Berita

luhut panjaitan/net

Menko Polhukam: BNN Akan Langsung Di Bawah Presiden

MINGGU, 15 NOVEMBER 2015 | 07:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah sedang menggodok ide membentuk penjara khusus bagi kasus narkoba. Penjara itu akan dipisah dengan pidana umum.

Pemerintah juga meningkatkan sosialisasi masalah bahaya narkoba ke pelosok-pelosok daerah. Pasalnya, narkoba sangat berbahaya dan mematikan.

"Narkoba itu lebih bahaya dari radikalisme. Nanti akan ada penjara sendiri antara penjara penjahat narkoba. Jadi mereka tidak bersatu dengan pidana umum," kata Luhut saat membuka Rapat Kerja Nasional dan HUT Pemuda Pancasila ke-56 di Jakarta, Jumat (13/11).


Luhut menjelaskan pemerintah juga sedang menggodok masalah keorganisasian Badan Narkotika Nasional (BNN). Rencananya BNN akan ditingkatkan keorganisasiannya menjadi lembaga di bawah presiden.

"Status BNN akan ditingkatkan seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang langsung di bawah presiden," jelasnya.

Menurut Luhut, pembahasan tentang penjara narkoba dan status BNN masih digodok pemerintah. BNN juga dilibatkan dalam penyesuaian struktur lembaganya.

Saat ini BNN merupakan badan yang berada di bawah koordinasi Mabes Polri.

"Saya sudah bertemu beberapa kali dengan Kepala BNN, Komjen Budi Waseso. Saya belum bisa kemukakan semua hasilnya karena masih tahap finalisasi," ujar Luhut. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya