Pengadaan helikopter dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat protes DPR RI. Pasalnya, penggunaan alat transportasi tersebut dinilai belum dibutuhkan.
Seharusnya, menurut anggota Komisi V DPR RI, Yoseph Umar Hadi, Kementerian yang dikomandoi Menteri Ignasius Jonan‎ itu lebih banyak memesan kapal ketimbang Heli. Sebab, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut Kemenhub yang memesan heli, akan lebih banyak menggunakan kapal.
"Makanya dalam rangka pengadaan helikopter ini lebih baik pesan kapal saja," ujar politisi PDI Perjuangan ini saat dihubungi wartawan, Jumat (13/11).
Yoseph memaparkan, Kemenhub tidak efisien dalam menggunakan anggarannya. Menurutnya, jika Kemenhub ingin menggunakan heli, bisa meminjamnya ke lembaga lain, seperti Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri.
"Kalau helikopter bisa memberitahukan Kemenhan koordinasi ada pencurian laut, ikan di laut, bajak laut, angkatan laut juga bisa minta tolong," kata Yoseph.
Ia menambahkan jika semua kementerian dan lembaga 'bernafsu' membeli helikopter, akan ada banyak pengadaan yang membuang-buang uang negara.
"Kalau masing-masing membeli, disana beli, disini beli enggak efektif," tukas Yoseph.
Diketahui, Kemenhub telah melelang paket satu helikopter di Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dengan nilai harga paket sebesar Rp 267.728.876.500. Selain itu dua unit helikopter bersayap putar dengan Flight Inspection System (Console Aviionics) di Direktorat Kalibrasi Kelayakan Udara dengan nilai harga sekitar Rp 500 miliar.
Direktur CBA Uchok Sky Khadafi mengatakan tiga helikopter yang akan dilelang bernilai total sebesar Rp 767,7 miliar. Dari pengawasan yang dilakukannya atas dokumen lelang, Uchok mengaku banyak menemukan pelanggaran atas peraturan pemerintah dengan konsekwensi dapat merugikan negara.
"Pihak yang diundang Kementerian Perhubungan untuk lelang pengadaan helikopter bukan dari kalangan pabrik pesawat helikopter,‎"ungkapnya.
[sam]
