Menteri Puan Sudah Siagakan Seluruh Kementerian dan Lembaga Hadapi Banjir dan Longsor

‎. Saat ini, seluruh kementerian dan lembaga sudah diminta siaga serta menyiapkan rencana dan langkah guna meminimalisir resiko dan kerugian yang timbul akibat banjir dan tanah longsor.

‎Demikian disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, seusai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang "Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor" di Jakarta (Jumat, 13/11).‎

‎"Saya sudah menyampaikan kebijakan penanggulangan bencana agar masing-masing kementerian dan lembaga mempersiapkan pengurangan resiko bencana banjir dan tanah longsor," kata Puan. 

‎Presiden Joko Widodo, sambung Puan, telah menginstruksikan kepada dirinya untuk memimpin koordinasi dari operasi penanggulangan seandainya bencana banjir dan tanah longsor terjadi di Tanah Air.‎ Instruksi Presiden keluar menyusul adanya peringatan dari BMKG bahwa musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi mulai akhir November 2015 hingga Februari 2016 berpotensi menimbulkan kerawanan bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. 

‎Puan menjelaskan, pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan yang berada di bawah koordinasinya. Kebijakan itu mulai dari meminimalisir korban jiwa, harta dan kerusakan lingkungan hingga pemulihan dan pembangunan kembali akibat dampak bencana.‎

‎"Kementerian Kesehatan menyiapkan pertolongan dan bantuan kesehatan, Kementerian Sosial menyiapkan bantuan sosial dan logistik, TNI dan Polri siaga untuk memberikan bantuan evakuasi," ujar Puan. 

‎Tidak hanya itu, kata Puan, dirinya juga sudah meminta kementerian dan lembaga negara lainnya juga dalam posisi siaga pada saat ini.‎ BMKG juga diminta untuk menyediakan informasi iklim dan cuaca serta memberikan peringatan dini. Sementara ‎Kementerian ESDM, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta untuk menyiapkan peta rawan banjir dan longsor, serta memantau ketinggian air.‎

‎"Seluruh kepala daerah juga sudah diminta siaga untuk mengoptimalkan perangkat daerah. BPPT juga siaga dalam memberikan bantuan teknologi modifikasi cuaca," ujar Puan. 

‎Puan mengatakan, pemerintah komitmen untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya korban dan kerugian akibat bencana banjir dan longsor.‎ Pada tahun 2015, kata Puan, terjadi 375 banjir dan 402 tanah longsor di seluruh Indonesia. Banjir telah menimbulkan korban 25 orang meninggal dunia dan 107 jiwa akibat tanah longsor.‎

‎"Pemerintah ingin mencegah dan meminimalisir hal itu dengan menginstruksikan seluruh aparat pemerintah di pusat dan daerah untuk bersiaga penuh selama 24 jam," ujar Puan.‎ [ysa]