. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan meminta Pemuda Pancasila untuk menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan jaringan organisasi sosial kemasyarakatan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Pemuda Pancasila bisa berperan aktif dan mengambil bagian dari program-program pemerintah.
"Saya salut dan bangga dengan solidaritas Pemuda Pancasila di bawah pimpinan Mas Japto (Japto Soelistyo Soerjosoemarno). Saya memanggil PP untuk ikut menjaga NKRI," ujar Luhut ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-I dan HUT Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Ke-56 di Jakarta, Jumat (13/11).
Dalam paparannya, Luhut berbicara tentang Pilkada, radikalisme, isu Laut China Selatan, illegal fishing dan pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, stabilitas sosial politik Indonesia saat ini memerlukan peran aktif semua elemen bangsa.
"Akhir tahun ini (9 Desember) kita menggelar Pilkada serentak pertama dan itu harus berjalan sukses untuk mempercepat pembangunan daerah, birokrasi dan demokrasi. Saya minta kader PP di seluruh Indonesia berpartisipasi untuk menjaga Pilkada ini agar berjalan dengan aman, tertib dan damai," pintanya disambut
aplause dari ratusan perserta Rakernas.
Luhut menegaskan tahapan Pilkada serentak ini sangat penting karena lima tahun ke depan proses demokrasi melalui pemilu dan pilkada akan diselenggarakan secara serentak dan akan lebih efektif dan efesien.
Pemerintah menurutnya juga sedang terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan trans Sumatera, perbatasan Kalimantan, Papua dan Timor-Timur. Pembangunan infrastruktur jalan ini nantinya akan mempercepat dan membuat efesiensi jalannya percepatan ekonomi di sejumlah daerah.
Luhut mengingatkan adanya masalah-masalah yang menghadang pembangunan di bidang politik dan keamanan diantaranya tentang isu radikalisme, masalah narkoba, isu Laut China Selatan dan fenomena pencurian sumber daya alam malalui
illegal fishing dan
ilegal mining dan
illegal logging, ia meminta partisipasi aktif Pemuda Pancasila untuk menghadapi masalah masalah tersebut.
"Pembangunan ekonomi kita agar terganggu dengan adanya pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera," ujarnya.
Isu konlfik agama misalnya, dikhawatirkan Menko Polhukam. Di banyak negara, isu Sunni Syiah seperti di Irak dan di Yaman terus berkelanjutan. Kepada kader PP, Luhut meminta agar menjaga jangan sampai konflik Sunni Syiah ini sampai menjalar ke Indonesia. "Kita tidak ingin radikalisme di Irak dan Yaman pindah ke Indonesia," tegasnya.
Luhut menilai, radikalisme agama ini bersumber dari kurangnya pemahaman akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa. "Sejarah PP dalam mempertahankan Pancasila ini sudah tidak diragukan lagi. Sudah 56 tahun PP mengawal Indonesia dan saya minta PP akan terus mengawal NKRI dari disintegrasi," pintanya.
Mantan Komando Kompi Timor-Timur ini juga sedang menggodok ide membentuk penjara khusus bagi kasus narkoba. Penjara itu akan dipisah dengan pidana umum. Pemerintah juga meningkatkan sosialisasi masalah bahaya narkoba ke pelosok-pelosok daerah. Pasalnya narkoba sangat berbahaya dan mematikan.
"Narkoba itu lebih bahaya dari radikalisme. Nanti akan ada penjara sendiri antara penjara penjahat narkoba. Jadi mereka tidak bersatu dengan pidana umum," tukas Luhut.
[rus]
