Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui Badan Penghubung Provinsi gelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta, kemarin.
Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Doni Aprialdi mengemukakan dua hal penting dari rakor tersebut. Pertama Riau saat ini mesti mengejar pertumbuhan pembangunan nasional dan kedua secara resmi Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta tidak lagi berfungsi sebagai kantor perwakilan semata tetapi sudah difungsikan secara tata pemerintahan sebagai duta daerah di Jakarta.
Doni lantas mengutarakan hasratnya untuk mempercepat pembangunan di Riau supaya tidak tertinggal. Untuk itu usai Rakor ini pihaknya menyatakan siap berkomunikasi kepada Gubernur sampai kementerian terkait.
"Kita ingin ada pemerataan pembangunan nasional jadi pertumbuhan pembangunan yang baik janganlah di daerah-daerah tertentu saja, Provinsi Riau juga butuh diberikan bantuan dan program dari pusat," ujar Doni.
Riau yang mampu menyumbang devisa dari sumber daya alam berupa minyak atau sawitnya dengan jumlah mencapai 40 persen untuk Indonesia menurutnya belum bisa dianggap makmur.
"Kalau dibilang penghasil kami memang kaya karena bisa menghasilkan minyak buat republik ini tapi kalau dibilang Riau kaya saya bantah! Lihatlah Riau itu masih miskin," katanya berapi-api.
Ia menilai kondisi masyarakat Riau jika dibandingkan dengan provinsi lain, terutama yang ada di Pulau Jawa, sangatlah jauh.
"Sebagai daerah penghasil kami juga ingin merasakan hasilnya dengan pertumbuhan yang bagus di provinsi kami," lanjut pria berkumis itu.
Tak cuma itu, Doni juga menerangkan kondisi Riau terakhir usai kebakaran hutan. Imbas dari kebakaran itu diakuinya hingga kini belum kelar.
"Alhamdulillaah kalau api dan asap sudah hilang karena ada hujan tapi efeknya itu yang belum selesai. Sampai sekarang masih banyak orang dewasa sampai anak-anak yang penyakitan jadi kami masih butuh itu bantuan termasuk obat-obatan," ucapnya.
Dalam poin penting kedua, Doni yang dalam rakor itu mewakili Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menegaskan tugas Badan Penghubung sekarang lebih luas dari pada kantor perwakilan wilayah.
"Diharapkan kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Riau bilamana ada tugas urusan yang krusial di tingkat pusat di Jakarta haruslah menyempatkan untuk berkoordinasi dengan Badan Penghubung, kami siap fasilitasi segala urusan," katanya.
Kepala Seksi Wilayah IV Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Zainal mengatakan, untuk bisa merealisasikan dua hal yang telah dikemukakan Doni maka Badan Penghubung mesti bisa memetakan berbagai urusan pemerintahan.
[wid]
