Berita

pelindo ii

Pansus Tinggal Ungkap Dugaan Intervensi Asing Di Pelindo II

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015 | 08:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Panitia Khusus (Pansus) Angket PT. Pelindo II DPR RI diminta untuk menelusuri dugaan keterlibatan pengusaha asal Hongkong, Li Ka Shing dan pengusaha Rothschild dalam mengatur tata kelola PT. Pelindo II.

"Anggota Pansus Daniel Johan (Fraksi PKB) sudah mengungkapkan dugaannya itu, tinggal Pansus Pelindo II harus menelusurinya," kata kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Rahmat Bagja di Jakarta, Jumat (13/11).

Dia menilai Pansus harus fokus untuk menggali kebenaran informasi tersebut karena dirinya meyakini ungkapan Daniel itu pasti ada data awal sehingga harus dibuktikan. Menurutnya, dalam pengelolaan pelabuhan, Indonesia tidak bisa didikte oleh pihak asing karena keuntungannya tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia.


"Saya yakin kalau Pelindo II dikelola secara mandiri, banyak keuntungan yang didapatkan bagi Indonesia," ujarnya.

Rahmat mengatakan, Pansus juga harus mendalami dugaan kedekatan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino dengan Li Ka Shing dan Rothschild sehingga menyebabkan pengelolaan pelabuhan tidak bisa mandiri. Jelas dia, Lino seharusnya tunduk kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola pelabuhan bukan mengikuti kemauan pihak asing.

"Negara adalah bos bagi Lino, bukan Li Ka Shing dan Rothschild. Kalau itu dilanggar maka itu melanggar konstitusi," katanya. (Baca: Anggota Pansus: Bos RJ Lino Bukan Pemerintah Tapi Pengusaha Besar Asing)

Selain itu, lanjut Rahmat, Pansus juga harus membantu Bareskrim Polri yang sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Menurut dia, data-data yang didapatkan Pansus selama memanggil beberapa pihak, bisa digunakan untuk mengungkap keterlibatan manajemen Pelindo II yang diduga merugikan negara lebih dari Rp 3 triliun.

"Pansus harus fokus membantu Kepolisiaan mengungkap kasus tersebut agar pembenahan Pelindo II bisa terwujud," tutupnya. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya