Berita

pelindo ii

Pansus Tinggal Ungkap Dugaan Intervensi Asing Di Pelindo II

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015 | 08:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Panitia Khusus (Pansus) Angket PT. Pelindo II DPR RI diminta untuk menelusuri dugaan keterlibatan pengusaha asal Hongkong, Li Ka Shing dan pengusaha Rothschild dalam mengatur tata kelola PT. Pelindo II.

"Anggota Pansus Daniel Johan (Fraksi PKB) sudah mengungkapkan dugaannya itu, tinggal Pansus Pelindo II harus menelusurinya," kata kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Rahmat Bagja di Jakarta, Jumat (13/11).

Dia menilai Pansus harus fokus untuk menggali kebenaran informasi tersebut karena dirinya meyakini ungkapan Daniel itu pasti ada data awal sehingga harus dibuktikan. Menurutnya, dalam pengelolaan pelabuhan, Indonesia tidak bisa didikte oleh pihak asing karena keuntungannya tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia.


"Saya yakin kalau Pelindo II dikelola secara mandiri, banyak keuntungan yang didapatkan bagi Indonesia," ujarnya.

Rahmat mengatakan, Pansus juga harus mendalami dugaan kedekatan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino dengan Li Ka Shing dan Rothschild sehingga menyebabkan pengelolaan pelabuhan tidak bisa mandiri. Jelas dia, Lino seharusnya tunduk kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola pelabuhan bukan mengikuti kemauan pihak asing.

"Negara adalah bos bagi Lino, bukan Li Ka Shing dan Rothschild. Kalau itu dilanggar maka itu melanggar konstitusi," katanya. (Baca: Anggota Pansus: Bos RJ Lino Bukan Pemerintah Tapi Pengusaha Besar Asing)

Selain itu, lanjut Rahmat, Pansus juga harus membantu Bareskrim Polri yang sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Menurut dia, data-data yang didapatkan Pansus selama memanggil beberapa pihak, bisa digunakan untuk mengungkap keterlibatan manajemen Pelindo II yang diduga merugikan negara lebih dari Rp 3 triliun.

"Pansus harus fokus membantu Kepolisiaan mengungkap kasus tersebut agar pembenahan Pelindo II bisa terwujud," tutupnya. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya