RMOL. Minimnya penyerapan anggaran Pemprov DKI di tahun 2015 mendapat kritik tajam dari Ketua Komisi D bidang pembangunan DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi.
Menurutnya, tahun ini penyerapan anggaran Pemprov DKI adalan yang terburuk dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia hal itu berdasarkan data Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Yakni, DKI Jakarta sebesar 19,39 persen, Papua 21,74 persen, Kalimantan Utara 23,7 persen, Papua Barat 28,86 persen, dan Riau 29,8 persen.
"Rendahnya penyerapan anggaran jadi faktor penyebab terjadinya badai tsunami penyerapan anggaran Pemprov DKI di ujung tahun," kata Sanusi seperti dilansir RMOLJakarta.Com, Jumat (13/11).
Dijelaskan Sanusi, berdasarkan fakta di lapangan, SKPD/UKPD saat ini sibuk memaksimalkan penyerapaan anggaran. Namun hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan cepat.
"Kalau penyerapan anggaran selalu dimaksimalkan di ujung tahun waktu lelang dan pekerjaan kapan? Memang bisa dilakukan dengan cepat, ditambah lagi ini masuk musim hujan bisa-bisa beton bangunan rusak," tegas Sanusi.
Selain itu, Sanusi juga menyesalkan SKPD/UKPD yang tidak cakap dan selalu melakukan kesalahan yang sama tiap tahun.
"Kesalahan SKPD/UKPD masih sama yaitu masalah perencanaan dan dokument berkas untuk mengajukan lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP), akibatnya banyak anggaran yang tidak terserap," bebernya.
Karena itu Sanusi, meminta kepada inspektorat untuk melakukan audit investigasi terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran di DKI 2015, terutama mengenai prosedur lelang dan perencanaan penggunaan anggaran.
"Inspektorat harus melakukan audit investigasi dan turun ke bawah, apakah semua sudah sesuai dengan prosedur dan perencanaan," pungkasnya.
Pantauan di beberapa titik, sejumlah bangunan untuk pelayanan publik saat kondisinya mangrak alias tidak beroperasi seperti kantor kecamatan, gedung sekolah, gedung puskesmas dan beberapa infrastruktur pencegah banjir
.[wid]
