Semua pihak diminta tidak lagi menyebut warga di sepanjang bantaran sungai Ciliwung sebagai penyebab banjir di Jakarta. Justru, mereka adalah korban dari banjir akibat kekeliruan pendekatan dalam membangun kota Jakarta yang sudah terjadi puluhan tahun.
"Saya harapkan semua pihak, apalagi para pejabat di Jakarta, berhenti memojokkan warga karena mereka adalah korban. Mereka jadi korban karena Jakarta tidak dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya," ujar senator Jakarta Fahira Idris di Jakarta (12/11).
Fahira mengatakan persepsi bahwa normalisasi kali Ciliwung menjamin Jakarta bebas banjir tidak berdasar. Masyarakat, katanya, harus diedukasi bahwa persoalan utama banjir Jakarta adalah penurunan tanah yang luar biasa. Bahkan di bagian utara Jakarta, laju penurunan tanah mencapai 26 cm pertahun.
"Apa sebabnya? Karena 'rakusnya' kita menyedot air tanah, terutama untuk industri. Tempat-tempat yang seharusnya jadi resapan air, diberi IMB untuk didirikan bangunan. Jika aturan mengenai batas penyedotan air tanah ini tidak segera disusun secara progresif dan ditegakkan, maka bisa dipastikan laju penurunan tanah di Jakarta akan semakin cepat," ungkap Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Selain itu, banjir Jakarta juga disumbangkan oleh alih fungsi hutan bakau di pesisir Jakarta. Wilayah di mana sekarang berdiri banyak perumahan mewah dulunya merupakan hutan bakau yang menghalangi limpasan air laut ke darat di saat terjadi pasang air laut. Jika, Pemprov DKI Jakarta tidak berani meninjau ulang ijin-ijin perumahan mewah dan pusat perbelanjaan yang berdiri di sepanjang pesisir Jakarta, selamanya Jakarta akan banjir.
"Mereka ini (perumahan mewah dan pusat perbelanjaan) juga penyebab banjir. Namun, karena mewah, rapi, indah, dan berizin mereka tidak direlokasi atau digusur. Beda dengan warga di sepanjang Ciliwung," sindir Fahira.
Terkait relokasi lanjutan warga di Bantaran Sunga Ciliwung, Fahira mendesak Pemprov DKI untuk melakukan moratorium penggusuran sampai semua persoalan clear dan masyarakat menerima direlokasi.
"Kejadian Kampung Pulo jangan sampai terulang. Jadikan Anda, para pejabat Pemprov DKI sebagai Bapak yang mengayomi warganya. Utamakan dialog dan komunikasi. Kalau di Bukit Duri nanti terjadi lagi kekacauan, kebijakan Pemprov DKI terkait relokasi harus dievaluasi," tukasnya.
[dem]
