Berita

net

Hukum

Serang BPK, ICW Teman Ahok!

KAMIS, 12 NOVEMBER 2015 | 15:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Laporan ‎Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kasus dugaan potensi konflik kepentingan dan pelanggaran etik yang dilakukan Kepala BPK Perwakilan Jakarta ke Inspektorat Utama BPK dinilai sarat nuansa politis, terlalu dipaksakan, tidak penting dan tendensius.

Penilaian tersebut disampaikan‎ Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) ‎Bastian P Simanjuntak dalam pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Rabu (12/11).

"Laporan ICW patut diduga bertujuan untuk menjatuhkan citra BPK dan memecahkan konsentrasi penyidik BPK. Bisa juga sebagai upaya intimidasi terhadap anggota BPK DKI yang saat ini sangat kritis dalam menangani kasus-kasus besar di DKI," kata Bastian.‎


‎ICW, seperti diketahui bersama, adalah LSM yang fokus melaporkan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Beberapa kali ICW melaporkan kasus-kasus korupsi ke KPK. Namun  jadi pertanyaan, kata Bastian, kenapa ICW tidak kritis terhadap kasus-kasus korupsi besar di Pemprov DKI seperti kasus Transjakarta, Sumber Waras, Taman BMW, dan UPS‎.

"Sikap ICW benar-benar aneh. B‎ahkan ICW terlalu tendensius membela Pemprov DKI dan Menyudutkan DPRD. Terlebih lagi ketika ICW melaporkan ketua BPK DKI atas permasalahan kode etik. Sejak kapan ICW mengurusi kode etik?" ucap Bastian.

‎Oleh karenanya, kata Bastian, wajar bila publik menilai pelaporan ICW sebagai upaya untuk menggiring citra institusi DPRD dan BPK ke arah yang negatif. Sama persis dengan apa yang dilakukan Teman Ahok, yang mengkampanyekan DPRD DKI sebagai tukang begal dan meragukan objektifitas hasil audit BPK DKI.

"Jangan-jangan ICW "Teman Ahok?" S‎angat tidak elok dan tidak elegan jika LSM sekelas ICW membuang-buang waktu mengurusi masalah kode etik BPK. Saya yakin tidak semua anggota ICW yang setuju dengan kelakuan ICW saat ini. Ini pasti ulah oknum saja, yang barangkali punya hubungan dekat dengan Pemprov DKI," kata Bastian.

"Sebaiknya ICW berbenah diri, dan benar-benar fokus dengan kasus-kasus korupsi besar yang dilakukan oleh eksekutif yang kongkalikong dengan pengusaha. Jadilah pegiat anti korupsi secara profesional, jangan terseret-seret permainan politik elit. Jaga terus netralitas agar Indonesia terbebas dari korupsi," demikian Bastian.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Revolusi Status Buruh Harian Lepas

Senin, 22 Juni 2026 | 00:03

Nyanyian Sony Sebut 41 Nama Dituding Hanya untuk Kelabui Penyidik

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:33

Penangkapan Roy dan Tifa Perkuat Anggapan Polisi di Bawah Kendali Jokowi

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:17

Prabowo Panggil Rosan, Bahas Optimalisasi Aset Negara dan Transformasi BUMN

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:55

Program Sekolah Rakyat Dapat Akses Gratis Talent DNA ESQ

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:32

Malam Ini Roy Suryo dan Dokter Tifa Nginap di Rutan Polda, Besok ke Kejaksaan

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:01

Teruji di MRS 2026, Pertamax Turbo Jadi Andalan Utama Pembalap Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Lebih Baik dari Sebelumnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Buntut Gesekan Petugas vs Ojol, Ini Strategi Baru Dishub DKI Atur Ruang Jalan Ibu Kota

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:31

Mensos ke Pejabat Baru: Jangan Sabotase Program Sekolah Rakyat!

Minggu, 21 Juni 2026 | 20:45

Selengkapnya