Merpati Nusantara Airlines/net
Pemerintah melalui Kementerian BUMN, berniat menghidupkan kembali perusahaan penerbangan milik negara, Merpati Nusantara Airlines (MNA). Dalam waktu dekat, Kementerian BUMN bakal menawarkan Merpati kepada pihak swasta untuk diaktifkan kembali.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Rio membeberkan, meski sudah tidak melayani penerbangan, Merpati masih memiliki nama baik di mata investor, sehingga menghidupkan kembali Merpati merupakan langkah realistis.
"Kita siapkan penawaran kepada investor mulai kuartal I-2016 mendatang. Investor baru tersebut dipastikan adalah investor baru yang belum pernah masuk ke dalam privatisasi BUMN. Mereka melihat nama Merpati yang masih sangat baik di bisnis penerbangan lokal. Kita ingin Merpati hidup kembali," ujar Aloy di Jakarta.
Untuk investor, dia mengungkapkan telah ada penanam modal yang tertarik menghidupkan kembali Merpati. Investor tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun, dia mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci.
Aloysius menyatakan, sebelum menawarkan pada investor, langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan menyelesaikan seluruh utang perusahaan atas gaji karyawan yang belum terbayarkan.
Menurut Aloy, karena Merpati sudah tidak memiliki aset, pemerintah akan membayarkan gaji karyawan dengan penyertaan modal negara atau PMN yang sedang diupayakan cair.
Hak karyawan yang akan ditanggung melalui PMN seluruhnya senilai Rp 1,4 triliun, termasuk pesangon. Meskipun demikian, PMN untuk Merpati nantinya hanya dijatah Rp 500 miliar.
"Karena dananya terbatas, prioritas pemerintah pada gaji terutang terlebih dahulu. Sementara untuk pesangon akan kita usahakan lagi pendanaannya," kata Aloysius.
Meski hanya akan membantu menyelesaikan utang atas gaji karyawan, Aloysius menegaskan, pemerintah tidak akan lagi memberikan suntikan modal untuk pengoperasian Merpati pasca-diambilalih oleh swasta nantinya.
"Tapi kita nggak mau lagi namanya equity injection dan equity swap. Terutang kita selesaikan, kalau pesangon kita bicarakan dengan calon investor," ujar Aloysius.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dengan masuknya investor, otomatis saham pemerintah di Merpati akan berkurang porsinya alias terdilusi. Kendati begitu, Rini mengaku tak keberatan.
"Tidak masalah terdilusi, asal maskapai ini bisa terbang lagi," singkatnya.
Saat ini, investor tengah mempelajari secara seksama bisnis Merpati, yang meliputi penerbangan dan pemeliharaan.
Sebagai informasi, Merpati memiliki utang sebesar Rp 9,2 triliun. Utang tersebut diperoleh dari pemerintah via Kementerian Keuangan, PT Pertamina (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura (Persero) Tbk, dan kreditor.
Per Desember 2013, ekuitas maskapai penerbangan ini tercatat negatif sebesar Rp 4,96 triliun. Sedangkan total aset tercatat mencapai Rp 1,5 triliun yang semuanya telah diagunkan kepada kreditor. ***