Berita

pajak/net

Pengampunan Pajak Salah Satu Solusi Atasi Defisit APBN

KAMIS, 12 NOVEMBER 2015 | 05:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Salah satu opsi sebagai solusi untuk menutup defisit APBN adalah dengan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, M Misbakhun. Misbakhun mengutip keterangan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro bahwa realisasi pendapatan negara sebesar 63 persen atau Rp 1.109 triliun. Sedangkan realisasi belanja dari APBN-P 2015 mencapai 71 persen atau Rp 1.408 triliun sehingga ancaman defisit pun kian nyata karena 2015 bakal berakhir kurang dari 2 bulan lagi.

Menurut Misbakhun, ancaman defisit APBN-Perubahan 2015 tak terlepas dari kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam merealisasikan target pajak.


Kembali ke tax amnesty. Menurut Misbakhun, tax amnesty bahkan bisa menekan potensi shortfall atau anjloknya penerimaan pajak.

"Solusi itu bisa dengan tax amnesty. Kalau tidak dijalankan, pasti akan mengalami shortfall," ujar mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu itu.

Bagaimana dengan solusi utang untuk menutup defisit anggaran? Misbakhun mengatakan, utang sebenarnya tidak masalah asalkan demi menunjang sektor produktif, mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Namun, politikus Golkar itu juga mengatakan agar pemerintah mengedepankan efisiensi ketimbang mencari utangan. Selain itu, katanya, kalaupun pemerintah mau mencari utangan maka jumlahnya harus masih dalam batas toleransi.

"Karena pemerintah masih punya kemampuan membayar utang dan rasio utang luar negeri kita masih wajar. Di kisaran 30 persen terhadap PDB (produk domestik bruto)," demikian anggota komisi keuangan dan perbankan DPR itu.[ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya