Soal Tokoh Politik Minta Saham Freeport, Menteri ESDM Diminta Buka-Bukaan‎

Menteri ESDM Sudirman Said diminta mengungkapkan identitas tokoh politik penguasa yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada Freeport.

"Kita minta secara tegas kepada menteri ESDM untuk membuka siapa nama politisi yang dimaksud. Jangan jadikan informasi penting seperti itu hanya berhenti di tingkat isu dan rumor belaka. Harus dibuka," ‎ujar Ketua Eksekutif Human Right Committee For Social Justice (IHC) Ridwan Darmawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/11).‎

Ridwan mengatakan, Menteri ESDM tidak cukup hanya memberikan ciri-ciri bahwa orang tersebut adalah tokoh politik yang sangat berkuasa dan cukup dikenal.

‎Menurut dia, Sudirman harus menyebutkan identitas pelaku. B‎ukan hanya karena hari ini eranya keterbukaan, tetapi juga karena rezim Jokowi-JK sejak awal menggelorakan wacana revolusi mental yang tentu saja harus dimulai dari sikap dan tindakan pejabat yang mau terbuka ke publik.‎

"Jangan juga informasi ‎ itu digunakan sebagai alat bargaining baru bagi si empunya informasi. I‎ni tidak mendidik serta jauh dari sifat yang mengedepankan wacana revolusi mental," imbuh Ridwan.‎

Ridwan mengatakan jika nama politisi peminta saham Freeport tidak dibuka ke publik maka pernyataan Sudirman akan menjadi fitnah dan menimbulkan saling curiga diantara satu dengan lainnya.

‎"Dan ini kontraproduktif bagi pemerintahan Jokowi sendiri. Akan lebih bermanfaat serta produktif jika  dibuka saja karena paling tidak akan menjadi pelajaran berharga bagi Negara ini ke depan. ‎Dengan begitu, hal semacam ini tidak terulang kembali," kata Ridwan.

‎Ridwan mengatakan bahwa publik sangat tidak ingin ada pat gulipat saham Freeport seperti yang terjadi pada tahun 1994 lalu, atau 4 tahun pasca pendandatangan Kontrak Karya II dengan pihak Freeport.

‎Di dalam KK tersebut Freeport diwajibkan mendivestasikan sahamnya namun tanpa diduga, ketika itu, perusahaan Bakrie milik Aburizal malah "membeli" saham Freeport. Setelah lahir ketentuan baru bahwa saham asing bisa 100%, saham Bakrie pun kembali dibeli oleh Freeport.‎

‎"Jokowi harus berhati-hati mengelola isu Freeport. Jika tidak, Jokowi akan kecolongan dan Negara kembali dirugikan," demikian kata Ridwan. ‎[dem] ‎