Pimpinan DPR Mengamini Madura Yang Ingin Bentuk Provinsi Baru

. Isu pemekaran Pulau Madura dari Provinsi Jawa Timur (Jatim) sedang hangat dibicarakan publik. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku tidak mempersoalkan keinginan berdirinya Madura sebagai provinsi baru.

Karena hal ini menurutnya sebagai fakta bahwa Indonesia terlalu luas dan fakta bahwa penduduknya cukup besar.

"Penduduk kita itu mendekati AS. Itu pun AS itu ada 50 state dan sistemnya Federasi. Kita itu sistemnya negara kesatuan. Jadi membangun wilayah otonomi sebanyak-banyaknya dengan sistem pembiayaan yang otonomi, itu tantangan Indonesia ke depan," sebut Fahri di Gedung Nusatara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Sehingga Fahri mengatakan bahwa pemerintah harus segera berpikir bahwa Indonesia memang harus dimekarkan lebih banyak dan sistem otonomi pembiayaan seperti yang dilakukan sekarang adalah masa depan Indonesia.

"Soal Madura mampu? Orang NTB saja berani, apalagi orang Madura. Banyak orang nekat di sana," tuturnya

Indonesia menurut Fahri memang harus didesentralisasi karena negara Indonesia terlalu besar. Kalau ada pikiran mengenai sentralisasi, hal tersebut menurutnya susah untuk direalisasikan.

"Kita harus percaya pada kapasitas lokal misalnya percayakan uang sejumlah Rp 1 miliar pada setiap desa adalah bentuk kepercayaan pusat pada daerah untuk mengatur lajur keuangan. Sehingga nanti sebagian pendapatan nasional harus diserahkan ke desa. Kita harus berikan tanggungjawab pada daerah," jelasnya.

Fahri juga mengatakan ke depan peran pemerintah pusat akan semakin menciut karena kekuatan pusat menurutnya adalah kekuatan koordinatif. Sehingga pemerintah pusat harus mulai memikirkan dan mengembangkan dirinya sebagai negara jaringan.

"Pusat sebagai jaringan pengelola bukan pemberi komando. Enggak ada lagi itu komando-komando," tegasnya.

Karena sekarang orang daerah menurutnya lebih cerdas dari orang pusat. Beda halnya dengan dulu yang semua media informasi berada di pusat. Sehingga masa depan Indonesia menurut Fahri adalah otonomi dan masa depan pemerintah pusat adalah jaringan. [rus]