Jauh Hari Potensi Gangguan Pilkada Sudah Diperkirakan

. Persoalan teknis mau pun non teknis masih mengancam kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sembilan daerah masih belum tuntas menetapkan pasangan calon (Paslon) hingga saat ini. Selain itu, masih ada 22 kandidat belum ditetapkan pencalonannya, karena belum mendapat surat pemberhentian dari jabatannya dari instansi pemerintah daerah maupun DPRD.

Persoalan lain yang tak kalah penting yaitu kasus pemotongan anggaran Pilkada yang terjadi di beberapa daerah. Di Sulawesi Tengah, anggaran yang sebelumnya disepakati sebesar Rp 100 miliar dipangkas menjadi Rp 88.9 miliar. Sementara itu, di Konawe Utara (Sulawesi Tenggara) anggaran sebesar Rp 17.8 miliar dikurangi menjadi Rp 14.3 miliar, dan juga Banyuwangi yang anggarannya dipotong sebesar 2 miliar.

Anggota Komisi II DPR Tamanuri sudah memperkirakan bahwa masalah anggaran dan pencalonan akan menghantui pelaksanaan Pilkada serentak. Jauh sebelum persoalan ini mengemuka, ia sudah mengingatkan potensi kendala teknis Pilkada serentak dalam Rapat Dengar Pendapat (Rapat Dengar Pendapat) dengan KPU dan Kemendagri. Dalam masukannya saat itu, dia meminta agar penyelenggara Pilkada mempersiapkan berbagai antisipasi terhada potensi kendala pencalonan dan anggaran.

Dalam hemat Tamanuri, masih mencuatnya persoalan tersebut hingga saat ini, mengindikasikan bahwa masukan-masukan dari DPR belum direspon dengan baik oleh penyelenggara Pilkada. Legislator Fraksi NasDem ini menyayangkan masih adanya persoalan dalam eksekusi Pilkada Serentak pertama yang akan melibatkan 269 daerah di Indonesia ini.

"Sebelumnya kan saya sudah ngomong itu berkali-kali di RDP, terutama waktu itu pembahasan soal anggaran di mana ada daerah yang bermasalah dalam penganggaran untuk KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah). Tapi buktinya kan persoalan itu masih ada di H-30," ungkap Tamanuri dalam rilisnya, Selasa (10/11).

Untuk beberapa KPUD yang mengalami pemangkasan anggaran, Tamanuri menawarkan solusi, di mana pemerintah pusat menutupi kekurangan yang terjadi akibat pemotongan. Dalam hematnya, hal ini bisa ditempuh demi kelancaran proses teknis di daerah, seperti logistik dan honorarium bagi petugas pelaksana.

"Pemerintah bisa menyalurkan dana tambahan tersebut sebagai bantuan. Sehingga kekurangan anggaran tidak akan menjadi permasalahan vital bagi daerah-daerah yang teridentifikasi telah dipotong anggarannya," tukas legislator dari Dapil Lampung II ini. [rus]