Berita

Yanuar Prihatin/net

DPR PKB Geram Dengan Pernyataan Menteri Yuddy

SENIN, 09 NOVEMBER 2015 | 07:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Yanuar Prihatin mengaku geram dan menyesalkan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi terkait pembatalan pengangkatan tenaga honorer kategori 2.

"Menteri Yuddy mengeluarkan statement di tengah kondisi keuangan masyarakat yang menurun," kata Yanuar saat menerima perwakilan tenaga honorer K-2 di Kuningan, Jawa Barat, Minggu (8/11).

Menurut Yanuar, akibat pernyataan menteri dari Partai Hanura itu tenaga honorer K-2 di daerah bingung.


"Karena kondisi krisis keuangan meminta pemerintah untuk segera mensahkan statusnya sebagai PNS agar keuangan keluarganya membaik," ungkapnya.

Yanuar, menjelaskan sebaiknya persoalan honorer K-2 ini diselesaikan sesuai dengan hasil rapat Komisi II dengan MenPAN-RB beberapa waktu lalu. Yaitu disepakati untuk mengangkat tenaga honorer K-2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2016.

"Jika sudah ada hasil rapat kenapa harus berubah? Sama saja Mentri Yuddy mempermainkan hasil rapat bersama Komisi II," tegasnya.

Dirinya melihat soliditas anggota Komisi II terhadap penanganan honorer K2. Maka ia meminta Menteri Yuddy konsentrasi dalam kasus ini dikarenakan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kami solid karena kasus honorer K-2 ini selalu menjadi keluhan tiap kali ke daerah pemilihan, seharusnya MenPAN-RB lebih serius urus persoalan ini," terang Legislator asal Jawa Barat X ini.

Sebelumnya muncul pernyataan MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi di media massa terkait pembatalan pengangkatan tenaga honorer kategori 2 dengan alasan ketidakadaan anggaran. Namun demikian MenPAN-RB terus berusaha agar anggaran itu tetap dimasukkan di tahun 2016. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya