. Tingkat pengetahuan publik terhadap menteri Kabinet Kerja yang berasal dari professional atau non partai politik lebih baik ketimbang menteri yang berasal dari partai politik.
Hasil survei Founding Fathers House (FFH) menunjukkan Susi Pudjiastuti, Ignatius Jonan, Khofifah Indar Parawansa, Anies Baswedan dan Rizal Ramli masuk lima besar dalam kategori pertanyaan top of mind.
"Posisi lima teratas ditempati menteri non partai politik. Nama mereka muncul ketika responden ditanyai dalam riset serta tanpa disertai pilihan jawaban yang disediakan kuisioner," kata Peneliti Senior FFH Dian Permata dalam keterangannya kepada redaksi, Minggu (8/11).
Dia menjelaskan Susi Pujiastuti dikenal publik 16.5 persen, IGN Jonan 14.1 persen, Khofifah Indar Parawansa 9.3 persen, Anies Baswedan 3 persen, dan Rizal Ramli 2.3. Mereka lebih dikenal daripada Imam Nachrowi yang dikenal publik 2.3 persen, Lukman Hakim Saefuddin 0.8 persen, Pramono Anung 0.8 persen, Tjahyo Kumolo 0.8 persen, Puan Maharani 0.5 persen, lainnya 4.8 persen, dan tidak tahu atau tidak jawab 61 persen.
"Tingginya tingkat pengenalan publik terhadap lima menteri dalam metode top of mind dilatarbelakangi frekuensi kemunculan mereka di media massa. Tentu saja, frekuensi liputan media massa terhadap nama-nama menteri itu juga dipengaruhi oleh inovasi atau terobosan, kebijakan yang dikeluarkan, memiliki news value tinggi, isu kekinian, atau bisa memiliki nilai kontroversi tinggi," papar Dian.
Dian menambahkan untuk inovasi atau terobosan kebijakan sebagai contoh seperti kebijakan penenggelaman kapal. Atau seperti pemberian hukuman kepada maskapai penerbangan yang memiliki catatan buruk soal ketepatan dalam memberikan pelayanan. Isu kekinian seperti kasus kekerasan terhadap anak dan asap karena kebakaran hutan. Sedangkan untuk yang memiliki kontroversi tinggi seperti kritikan pedas soal mega proyek PLN 35 ribu MW atau tantangan debat terbuka diantara pejabat negara.
"Makanya tidak mengherankan apabila dalam 1.5 bulan sejak dilantik, nama Rizal Ramli cukup dikenal. Dengan istilah Rajawali Ngepret yang sering ia lontarkan membuat publik mengenalnya. Apalagi, isu yang dilontarkannya cukup sensitif dan membuat panas telinga pihak terkait," katanya.
Kondisi ini berbanding lurus saat responden ditanyai perihal pengetahuan mereka terhadap posisi jabatan di Kabinet Kerja. Metoda yang digunakan juga sama dengan pertanyaan terbuka.
"Seperti sebutkan nama Menteri Kelautan dan Perikanan. Tanpa ada pilihan jawaban yang disajikan FFH. Hasilnya, sebanyak 25.8 persen menjawab Susi Pujiastuti dan 74.2 persen tidak tahu," katanya.
Responden menjawab nama Menteri Perhubungan yakni Ignatius Jonan 10 persen, Susi Pujiastuti 0.3 persen, dan 82.7 persen tidak tahu. Responden menjawab nama Menteri Sosial yakni Khofifah Indar Parawansa 16.8 persen dan 82.2 persen tidak tahu. Responden menjawab nama Menteri Kordinator Maritim dan Sumber Daya yakni Rizal Ramli 2.3 persen, Susi Pujiastuti 0.5 persen, dan 97.3 persen tidak tahu. Responden menjawab nama Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah yakni Anies Baswedan 7.5 persen dan 92.5 persen tidak tahu.
Anggapan ini kontras dengan menteri yang berasal dari partai politik. Sebut saja diantaranya Yasonna H Laoly, Hanya 0.8 persen reponden yang benar menjawab Menteri Hukum dan HAM adalah Kader PDI Perjuangan itu. 0.7 persen reponden menjawab Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah Hanief Dhakiri. 0.3 persen reponden menjawab Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah siti Nurbaya.
"Namun ada juga yang baik. Seperti Menteri Dalam Negeri. 4.5 persen responden menjawab Tjahyo Kumolo. 3 persen responden menjawab Menteri Agama adalah Lukman Hakim Saefuddin. 7 persen responden menjawab Menteri Olah Raga dan Pemuda adalah Imam Nachrowi," demikian Dian.
Riset dilaksanakan 10 September hingga 21 Oktober 2015 di 34 provinsi. Jumlah sampel 1090 responden dan sudah memiliki hak pilih atau sudah menikah. Margin of Error plus minus 2.97 persen. Tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen. Metoda Top of Mind yakni brand atau produk yang menancap pertamakali di benak atau ingatan konsumen. Metoda ini kerap digunakan pada ilmu marketing. Namun, dalam kemajuan ilmu pengetahuan, metoda ini juga kerap digunakan dalam ilmu marketing politik dan survei.
[dem]
