Berita

rachmawati soekarnoputri/net

HATE SPEECH

Ini Yang Lebih Baik Dari Surat Edaran Kapolri

SABTU, 07 NOVEMBER 2015 | 23:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Hate speech atau penyebaran kebencian dan penistaan yang kerap dilakukan melalui sosial media adalah buah dari kapitalisme dan liberalisme yang telah menjadi way of life bangsa Indonesia.

Hal ini terjadi sejak UUD 1945 diamandemen antara 1999 hingga 2001 lalu.

Demikian disampaikan tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri dalam perbincangan dengan redaksi Sabtu malam (7/11).


Dengan demikian, menurut putri Bung Karno ini, jalan keluar dari persoalan hate speech bukanlah dengan menerbitkan Surat Edaran Kapolri mengenai penanganan ujaran kebencian.

Satu-satunya cara adalah dengan kembali ke naskah asli UUD 1945, yang berarti kembali ke cara hidup sosialisme Indonesia yang dibangun para pendiri bangsa di masa lalu.

"Amandemen UUD1945 membuat konstitusi 1945 berubah menjadi liberal kapitalis. Akibatnya seluruh sendi kehidupan masyarakat berubah menjadi way of life yang memberi kesempatan budaya dari luar masuk dan menyisihkan budaya kepribadian Indonesia," ujar Rachma.

"Teknologi dunia maya menyerbu tanpa filter, dan ini merupakan proxy war atau asimetric war," katanya lagi.

Dengan demikian, Rachma yakin, tidak akan mungkin kepribadian bangsa Indonesia kembali kepada nilai-nilai ketimuran yang diagungkan di masa lalu, tanpa mengembalikan pondasi negara ini ke UUD 1945 sebelum diamandemen. [dem]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Serap Aspirasi Warga Pandeglang, Arif Rahman Kawal Sektor Pertanian dan Perikanan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 10:14

Hormati Putusan MK, Komisi X DPR Minta Pendidikan dan MBG Tetap Jalan Beriringan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Catat Kenaikan Bulanan Terbesar Sejak Maret

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:51

Emas Antam Anjlok Rp20 Ribu, Satu Gram Jadi Rp2,6 Juta

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:41

Kesiapan Fasilitas Zikir Kebangsaan Monas: Dari Ambulans Hingga Ratusan Ribu Konsumsi

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:34

K-SIGN Rote Ndao Dipacu Jadi Pilar Swasembada Garam Nasional

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:15

Harga Logam Mulia Terkoreksi Meski Mampu Akhiri Tren Penurunan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:02

Dul Mungkin Tak akan Naik Bus Malam Lagi Setelah Ketahuan Bawa Sabu

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:45

Arab Saudi Sambut Kesepakatan Pelucutan Senjata di Gaza, Israel Harus Mundur

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:34

Ramai Mal Pasang Pagar Tinggi di Tengah Situasi Kamtibmas Kondusif

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:23

Selengkapnya