Jaksa Agung Harus Profesional, Jangan Kader Parpol

Isu perombakan kabinet jilid ke dua kembali kuat berhembus. Selain kocok ulang untuk mengganti menteri yang kurang "moncer" juga untuk mengakomodasi masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menganggap reshuffle Kabinet Kerja episode ke dua memang perlu dilakukan Jokowi-JK. Selain meningkatkan performa menteri, harus diakui ada beberapa kinerja menteri yang layak mendapat polesan.

Ia pun menunjuk Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan  yang terlihat tidak pro rakyat karena kerap mengeluarkan beleid berbau liberal layak dicopot. Kinerja menteri perindustrian dinilainya juga perlu mendapat perhatian. Belum lagi menteri pemuda dan olahraga yang kerap melakukan blunder.

"Selain itu, belajar dari kasus bansos Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pudjo Nugroho, posisi Jaksa Agung harus diisi oleh orang karir. Bukan kader partai mengingat rawan ditunggangin kepentingan partai," tambah Ari.

Menurut pengajar komunikasi politik di Universitas Indonesia (UI) ini, bergabungnya PAN ke dalam koalisi Jokowi-JK memang layak diapresiasi. Apalagi banyak kader PAN yang berkualitas sehingga Jokowi punya banyak pilihan selain mengambil profesional atau kader-kader partai pendukung.

"Jangan terlalu alergi dengan kader parpol untuk mengisi jabatan menteri kecuali untuk pos Jaksa Agung," cetusnya.

Khusus Jaksa Agung, lanjut Ari, Jokowi harus mencomot pejabat karir di Gedung Bundar, seperti satu di antara jaksa agung muda.

"Untuk membangun Indonesia, Jokowi harus mengedepankan pembantu-pembantunya yang bisa bekerja dan bukan jago saling menghujat," sergah Ari Junaedi yang juga dosen S2 dis ejumlah universitas seperti Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Dr Soetomo Surabaya serta Universitas Paramadina dan Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta.[wid]