Berita

Ilustrasi/net

Wajar Saja Bila Publik Sinis dan Curiga pada Pansus Pelindo II

JUMAT, 06 NOVEMBER 2015 | 23:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

‎. Saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap DPR terus mengalami kemerosotan. Karena itu, sangat wajar di tengah situasi sekarang ini publik melihat sinis ketika DPR membentuk‎ Pansus Pelindo II.

‎"Sebab, meski alasannya adalah untuk‎ membongkar adanya dugaan korupsi, tetapi siapa sih yang sekarang percaya pada DPR bahwa mereka akan membersihkan korupsi?‎" kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, beberapa waktu lalu (Jumat, 6/11).‎

‎Menurut Arbi, jika memang pansus ini serius‎ menjadi forum bagi DPR dalam melakukan penyelidikan atas permasalahan di PT Pelindo II, sebenarnya memang cukup punya alasan formal karena memang faktanya ada masalah di Pelindo II. Tetapi asumsinya penggunaan pansus hak angket itu ada tahapannya yakni ketika dianggap ada pelanggaran atas undang-undang bisa dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat.‎

‎Nah, dengan logika itu dan dikaitkan dengan yang sekarang berkembang maka pembentukan pansus ini memang bukan ‎ditujukan untuk bersih-bersih. Melainkan hanya untuk tujuan politik saja. 

‎"Karena yang namanya angket itu kan ‎senjatanya DPR yang bisa sampai ke Presiden. Kalau hanya untuk ngurusi dirut, akan jadi pertanyaan apa sebenarnya motif pansus ini. Jangan-jangan benar adanya dugaan bahwa pansus ini hanya pemerasan politik oleh kelompok tertentu," ujarnya. 

‎Dalam pandangan Arbi, anggapan seperti ini sangat wajar karena selain kepercayaan publik terus merosot terhadap DPR,‎ kinerja lembaga DPR dalam satu tahun pertama periode ini juga sangat jeblok. Makanya, sekarang ini publik melihat bahwa apapun yang dilakukan DPR sulit untuk dipercaya sebagai upaya dan niat perbaikan. 

‎"Ini kan pansus seolah-olah ingin membersihkan kotoran di pemerintah. Dan publik melihat bagaimana mau membersihkan kalau DPR sendiri dianggap lebih kotor," demikian Arbi. [ysa]‎

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya