Partai Paloh Minta Pemerintah Tunda Pemberlakuan PP Pengupahan

. Elemen buruh dan parlemen satu suara menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan. PP tersebut dinilai hanya akan membuat para buruh kian menderita.

Demikian disampaikan Ketua Kelompok Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago dalam jumpa pers yang digelar bersama buruh di Gedung LBH Jakarta, Menteng, Jakarta, Kamis (5/11).

Irma mengatakan pemerintah harus menunda pemberlakuan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan sampai Komisi IX mendapat penjelasan atas penerbitan PP yang mendapat penolakan dari seluruh elemen buruh di Indonesia itu.

Untuk itu Komisi IX akan segera memanggil pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri.

"Hari ini (Kamis) Ketua Komisi IX Dede Yusuf telah melayangkan surat kepada Menaker yang disetujui oleh seluruh fraksi agar secepatnya setelah reses DPR dapat segera membahasnya," tegas Irma, anak buah buah Surya Paloh (Ketum Nasdem) ini.

Ia juga meminta para gubenur dan bupati/walikota untuk menunda pemberlakuan PP tersebut, termasuk dalam menetapkan UMP/UMK tidak menggunakannya.

"Saya menyayangkan keluarnya PP ini. RPP Pengupahan tidak pernah lebih dahulu dibicarakan dan didiskusikan dengan DPR," tukas Irma lewat rilis Fraksi Nasdem. [rus]