Berita

Politik

Empat Alasan Jokowi Perlu Kocok Ulang Kabinet

KAMIS, 05 NOVEMBER 2015 | 21:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Jokowi punya alasan untuk mengocok ulang komposisi Kabinet Kerja. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Supriyo, setidaknya ada empat hal yang mendorong kabinet harus direshuffle.

Empat hal tersebut adalah kebakaran hutan dan asap, 'kecelakaan hukum' Jaksa Agung dalam kasus Bansos Gatot Pujo Nugroho, ketidaksukaan PDIP terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno dan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke barisan pendukung pemerintah.

"Secara politis hanya empat hal itu yang bisa dijadikan alasan reshuffle," kata Agung di Jakarta, Kamis (5/11).


Soal kebakaran hutan dan asap lanjutnya, dipicu oleh kesalahan pemerintah dalam memaknai Elnino sehingga menimbulkan kerugian harta benda dan nyawa rakyat Indonesia.

"Sedangkan alasan kedua terkait dengan hukum, terjadinya dugaan menerima suap yang dilakukan oleh (mantan) kader NasDem Patrice Rio Capella. Walau Jaksa Agung yang juga berasal dari Partai NasDem hingga kini belum terbukti tersangkut kasus tersebut, tapi ini dengan sendirinya menjadi beban Kabinet Kerja," kata Agung.

Faktor keempat pendorong reshuffle karena bergabungnya PAN dalam koalisi pendukung pemerintah.

"PAN pasti tidak akan mau bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-JK kalau tidak diberi jatah di kabinet. Pasti ada deal politik," pungkas Agung Supriyo seperti dilansir JPNN.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Serap Aspirasi Warga Pandeglang, Arif Rahman Kawal Sektor Pertanian dan Perikanan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 10:14

Hormati Putusan MK, Komisi X DPR Minta Pendidikan dan MBG Tetap Jalan Beriringan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Catat Kenaikan Bulanan Terbesar Sejak Maret

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:51

Emas Antam Anjlok Rp20 Ribu, Satu Gram Jadi Rp2,6 Juta

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:41

Kesiapan Fasilitas Zikir Kebangsaan Monas: Dari Ambulans Hingga Ratusan Ribu Konsumsi

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:34

K-SIGN Rote Ndao Dipacu Jadi Pilar Swasembada Garam Nasional

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:15

Harga Logam Mulia Terkoreksi Meski Mampu Akhiri Tren Penurunan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:02

Dul Mungkin Tak akan Naik Bus Malam Lagi Setelah Ketahuan Bawa Sabu

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:45

Arab Saudi Sambut Kesepakatan Pelucutan Senjata di Gaza, Israel Harus Mundur

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:34

Ramai Mal Pasang Pagar Tinggi di Tengah Situasi Kamtibmas Kondusif

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:23

Selengkapnya