Pemerintah akhirnya menunda rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang awalnya akan dilakukan awal tahun 2016. Keputusan penundaan kenaikan ini diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Jokowi di Istana petang tadi.
Materi utama yang dibahas dalam rapat itu adalah pemotongan subsidi listrik sebesar Rp 23,1 triliun di tahun 2016.
Dalam arahan di awal rapat, Presiden Jokowi meminta PLN dan Kementerian ESDM untuk melakukan rekonsiliasi data masyarakat yang menggunakan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA agar masyarakat yang betul-betul membutuhkan tidak kena kewajiban migrasi ke daya 1.300 VA akibat pencabutan subdisi itu.
"Langkah rekonsilisasi data ini penting agar kebijakan subsidi listrik benar-benar tepat sasaran," ucap Jokowi saat memberikan arahan.
Dia juga meminta agar ada pilihan-pilihan dalam pencabutan subsidi itu. Tujuannya, agar subdisi bisa dikurangi dan rakyat kecil tidak terbebani. "Saya juga minta Menteri ESDM dan PLN mengkalkulasi pilihan pengalihan subsidi ini agar subsidi ini bisa kita kurangi sebesar-besarnya," imbuhnya.
Di ujung pengarahannya, Jokowi menyinggung soal diskon listrik untuk industri. Jokowi tidak ingin diskon yang disediakan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi terkesan hanya untuk pengusaha besar.
"Saya ingin mengingatkan, dalam paket deregulasi lalu industri diberikan diskon untuk industri yang beroperasi malam hari 30 persen. Yang ini hati-hati, tolong dilihat di lapangan! Karena data yang saya punya banyak usaha mikro yang masuk dalam lingkup ini. Yang ada di desa, yang punya jahitan, ini memerlukan subsidi. Jangan sampai timbul anggapan kita memberikan bantuan insentif pada usaha besar dengan diskon di malam hari dan justru kita mencabut subsidi untuk UMKM yang ada di kampung dan desa," jelasnya.
Jokowi mewan-wanti agar hal itu tidak sampai terlewatkan oleh PLN dan ESDM. "Langkah dan kalkulasi seperti itu perlu betul-betul kita hitung. Jangan sampai nantinya yang berkaitan dgn TDL ini menjadi masalah di masyarakat," tandasnya.
[zul]
