Ketua Komisi VIII: Pemprov Sumsel Harus Gandeng Swasta Tangani Karhutla

Pemerintah  Provinsi Sumatera Selatan diminta melibatkan perusahaan swasta yang memiliki lahan luas di wilayahnya untuk ikut serta menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay memandang partisipasi pihak swasta sangat penting sebagai cermin dari tanggung jawab semua pihak, mengingat anggaran pemerintah untuk upaya pemadaman kebakaran sangat kecil.

"Sejauh ini BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terus berupaya keras memadamkan titik api yang ada. Mereka menyatakan tidak akan menyerah," kata Saleh melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (3/10).

BNPB sendiri masih mengandalkan bantuan TNI, Manggala Aghni, pemerintah daerah, Satgas BNPB, perusahaan dan masyarakat. Berdasarkan informasi dari BNPB, kata Saleh, setidaknya ada empat cara yang dilakukan untuk memadamkan api, yaitu pemadaman secara manual dengan mengerahkan pasukan darat, pemadaman melalui jalur udara menggunakan bom air, membuat hujan buatan dan pembuatan kanal blok di lahan-lahan gambut.

Untuk penegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran, Saleh mengatakan BNPB dan pemerintah daerah telah menyerahkan semua upaya penyelidikan dan penyidikan kepada kepolisian dan penegak hukum.

Komisi VIII sedang melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Sumatera Selatan untuk melihat secara langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta asap oleh pemerintah.[wid]