Berita

hendri satrio

Menteri Rini dan Menteri Siti Paling Layak untuk Diganti

SENIN, 02 NOVEMBER 2015 | 20:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Publik hanya cenderung menginginkan Presiden Joko Widodo merombak kabinet. Tapi nampak bingung menentukan nama menteri yang harus diganti walaupun ada beberapa nama menteri yang cukup mendapat sorotan.

Hal itu terungkap dalam hasil sigi lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) yang dirilis hari ini (Senin, 2/11). (Baca: 55,8 Persen Masyarakat Berharap Jokowi Kembali Rombak Kabinet)

Sebanyak 50,8 persen mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab ketika ditanyakan menteri yang berpotensi dan layak diganti.


Namun banyak responden menilai menteri yang berpotensi diganti adalah Menteri BUMN Rini Soemarno (11,3 persen), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya (10,3 persen), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi (5,5 persen) dan Menteri ESDM,  Sudirman Said (5,3 persen).

Sedangkan Menteri lainnya menyebar di bawah 5 persen, seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menristek Dikti M. Nasir dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi.

Nama Menteri Rini dan Menteri Siti memang sering disebut-sebut akan diganti dibeberapa media massa akhir-akhir ini.

"Menteri Rini dianggap sering mengeluarkan kebijakan kontroversial yang dicitrakan menghambat RAPBN 2016. Sedangkan Menteri Siti sangat erat kaitannya dengan kabut Asap," jelas juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam siaran persnya.

Sementara itu, saat ditanya alasan kenapa menteri perlu diganti, sebagian besar responden menyatakan jawaban tidak bisa bekerja sama dengan presiden (29,5 persen) dan tidak mengeluarkan kebijakan strategis (26,3 persen).

Alasan lainnya adalah tidak mengerti keinginan dan visi Presiden (8,5 persen), tuntutan partai pendukung (6,8 persen), tuntutan dunia usaha (5 persen), tuntutan relawan (2,5 persen), dan tuntutan wakil presiden (1,3 persen). Sedangkan yang menjawab tidak tahu 20,3 persen.

KedaiKOPI menggelar survei terhadap 400 responden yang tersebar proporsional di seluruh Indonesia. Survei yang berlangsung pada 27-29 Oktober ini dilakukan melalui wawancara telepon.

Responden adalah pengguna telpon yang dipilih secara acak (probability sampling) menggunakan metode sample acak sistematis. Komposisi responden di setiap daerah mempertimbangkan proporsi antara jumlah penduduk di setiap daerah. Tingkat keperrcayaan survei ini adalah 95% dengan Margin of Error (MoE) survei ini sebesar +/- 4,9%. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya