Pemerintah diminta fokus menangani bencana asap dan tidak terganggu dengan manuver politik untuk pembentukan Pansus Asap dari Senayan.
"Pemerintah fokus saja ke penanganan bencana asap. Sementara setiap anggota yang daerah pemilihannya terbakar untuk turun langsung ke lapangan guna mengecek langsung kondisi masyarakat yang menjadi korban," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/11).
Anggota DPR dari Fraksi PDI P Arteria Dahlan menambahkan, Pansus Asap tak ada relevansinya karena pemerintah telah berkali-kali melakukan serangkaian rapat baik dengan Komisi II dan Komisi IV, yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Bahkan di bawah koordinasi langsung Setneg dan Sekab.
Hasil rapat pun katanya, hampir seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Bahkan Inpres tentang Penanganan Kabut Asap sudah diterbitkan tangal 22 Oktober 2015. Terkait regulasi, DPR pun telah sepakat RUU Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan akan menjadi prioritas Prolegnas 2016.
"Jadi sudah clear tak perlu di-Pansus-kan. Hal ini tak perlu terjadi seandainya anggota-anggota dalam Komisi II dan IV dapat menginformasikan perkembangan penanganan ini kepada fraksinya masing-masing. Saatnya sekarang kerja produktif dan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya untuk rakyat," katanya.
Center for International Forestry Research (CIFOR) memperkirakan dampak ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 trilliun, melebihi kerugian pada tahun 1997, padahal jumlah lahan yang terbakar jauh lebih sedikit.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengakui bahwa pemerintah salah dalam memprediksi dampak El Nino, yang menyebabkan musim hujan datang terlambat.
Luhut mengakui pemerintah tidak menyangka jika dampak El Nino tahun ini lebih dahsyat dari 1997. Akibatnya, pemerintah kesulitan mengatasi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.
[wid]
