Berita

saleh daulay/ist

Sekda Ogah Ungkap Perusahaan Pembakar Hutan, Rapat Sempat Memanas

SENIN, 02 NOVEMBER 2015 | 02:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi VIII DPR RI mengadakan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Sumatera Selatan. Selain ingin mendapatkan aspirasi masyarakat, kunker ini secara spesifik dilakukan untuk melihat secara langsung penanganan bencana karlahut dan asap oleh pemerintah.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, hal ini dinilai penting mengingat desakan masyarakat yang luar biasa agar bencana ini segera diatasi.

"Kami sengaja memilih provinsi Sumsel. Sampai saat ini, titik api di Sumsel masih sangat banyak. Bahkan dilaporkan, masih terbanyak dari daerah-daerah lain. Apalagi sejauh ini, hujan belum juga turun di Sumsel," ujar Saleh dalam pesan Minggu (1/11).


Sesaat setelah mendarat di Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Komisi VIII langsung mengadakan rapat terbatas dengan pihak BNPB dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BNPB dan Sekda Provinsi Sumsel.

Dalam rapat itu, komisi VIII meminta penjelasan tentang upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan BNPB dan pemprov dalam menangani bencana karlahut. Selain itu, Komisi VIII juga ingin mengetahui apa kendala yang dihadapi sehingga kebakaran belum bisa dipadamkan. Termasuk bagaimana koordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak swasta yang lahannya juga ikut terbakar.

"Rapat tadi sempat sedikit panas. Sebab, pemerintah provinsi tidak bisa memberikan data oknum atau perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan. Malah tadi, Pak Sekdanya mengatakan untuk soal ini harus hati-hati dan perlu waktu," ujar politikus PAN ini.

Jawaban seperti itu tentu tidak memuaskan. Pasalnya, di banyak media pemerintah sudah menyebut bahwa sudah ada beberapa oknum dan perusahaan yang telah diperiksa dan ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab.

"Namun, jika tidak diungkapkan secara jelas oknum dan perusahaannya, masyarakat tentu akan sulit untuk mengontrol dan mengikuti perkembangannya. Sementara, korban dan kerugian yang dirasakan masyarakat semakin luas," tandasnya. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya