Komisi VIII DPR RI mengadakan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Sumatera Selatan. Selain ingin mendapatkan aspirasi masyarakat, kunker ini secara spesifik dilakukan untuk melihat secara langsung penanganan bencana karlahut dan asap oleh pemerintah.
Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, hal ini dinilai penting mengingat desakan masyarakat yang luar biasa agar bencana ini segera diatasi.
"Kami sengaja memilih provinsi Sumsel. Sampai saat ini, titik api di Sumsel masih sangat banyak. Bahkan dilaporkan, masih terbanyak dari daerah-daerah lain. Apalagi sejauh ini, hujan belum juga turun di Sumsel," ujar Saleh dalam pesan Minggu (1/11).
Sesaat setelah mendarat di Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Komisi VIII langsung mengadakan rapat terbatas dengan pihak BNPB dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BNPB dan Sekda Provinsi Sumsel.
Dalam rapat itu, komisi VIII meminta penjelasan tentang upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan BNPB dan pemprov dalam menangani bencana karlahut. Selain itu, Komisi VIII juga ingin mengetahui apa kendala yang dihadapi sehingga kebakaran belum bisa dipadamkan. Termasuk bagaimana koordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak swasta yang lahannya juga ikut terbakar.
"Rapat tadi sempat sedikit panas. Sebab, pemerintah provinsi tidak bisa memberikan data oknum atau perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan. Malah tadi, Pak Sekdanya mengatakan untuk soal ini harus hati-hati dan perlu waktu," ujar politikus PAN ini.
Jawaban seperti itu tentu tidak memuaskan. Pasalnya, di banyak media pemerintah sudah menyebut bahwa sudah ada beberapa oknum dan perusahaan yang telah diperiksa dan ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab.
"Namun, jika tidak diungkapkan secara jelas oknum dan perusahaannya, masyarakat tentu akan sulit untuk mengontrol dan mengikuti perkembangannya. Sementara, korban dan kerugian yang dirasakan masyarakat semakin luas," tandasnya.
[zul]
