Berita

saleh daulay/ist

Sekda Ogah Ungkap Perusahaan Pembakar Hutan, Rapat Sempat Memanas

SENIN, 02 NOVEMBER 2015 | 02:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi VIII DPR RI mengadakan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Sumatera Selatan. Selain ingin mendapatkan aspirasi masyarakat, kunker ini secara spesifik dilakukan untuk melihat secara langsung penanganan bencana karlahut dan asap oleh pemerintah.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, hal ini dinilai penting mengingat desakan masyarakat yang luar biasa agar bencana ini segera diatasi.

"Kami sengaja memilih provinsi Sumsel. Sampai saat ini, titik api di Sumsel masih sangat banyak. Bahkan dilaporkan, masih terbanyak dari daerah-daerah lain. Apalagi sejauh ini, hujan belum juga turun di Sumsel," ujar Saleh dalam pesan Minggu (1/11).


Sesaat setelah mendarat di Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Komisi VIII langsung mengadakan rapat terbatas dengan pihak BNPB dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BNPB dan Sekda Provinsi Sumsel.

Dalam rapat itu, komisi VIII meminta penjelasan tentang upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan BNPB dan pemprov dalam menangani bencana karlahut. Selain itu, Komisi VIII juga ingin mengetahui apa kendala yang dihadapi sehingga kebakaran belum bisa dipadamkan. Termasuk bagaimana koordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak swasta yang lahannya juga ikut terbakar.

"Rapat tadi sempat sedikit panas. Sebab, pemerintah provinsi tidak bisa memberikan data oknum atau perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan. Malah tadi, Pak Sekdanya mengatakan untuk soal ini harus hati-hati dan perlu waktu," ujar politikus PAN ini.

Jawaban seperti itu tentu tidak memuaskan. Pasalnya, di banyak media pemerintah sudah menyebut bahwa sudah ada beberapa oknum dan perusahaan yang telah diperiksa dan ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab.

"Namun, jika tidak diungkapkan secara jelas oknum dan perusahaannya, masyarakat tentu akan sulit untuk mengontrol dan mengikuti perkembangannya. Sementara, korban dan kerugian yang dirasakan masyarakat semakin luas," tandasnya. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya