Berita

Bisnis

Empat Alasan SBY Tolak Masuk TPP

MINGGU, 01 NOVEMBER 2015 | 07:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan alasan mengapa saat dirinya memerintah‎ tidak menjadikan Indonesia ikut kerjasama perdagangan bebas kawasan Pasifik atau Trans Pacipic Partnership (TPP).

"Alasan saya dulu mengapa Indonesia belum tepat bergabung ke TPP, pertama kita sedang meningkatkan kesiapan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN," kata SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono.‎

Selain itu, kata SBY, Indonesia juga harus untung dalam kerjasama China-ASEAN Free Trade Agreement. Menurut SBY, rakyat khawatir kita tidak siap dan merugi dalam kerjasama MEA dan China-ASEAN Free Trade Agreement.


‎"Ketiga, kita sedang ikut negosiasi RCEP, kerjasama ekonomi ASEAN + Tiongkok, Jepang dan Korea. Jangan sampai kita juga tidak siap," kicaunya.‎

Alasan terakhir, kata SBY, ekonomi Indonesia tidak berorientasi pada ekspor. Kondisi ini yang membedakan Indonesia dengan Singapura, Malaysia, Brunei dan Vietnam yang masuk TPP.‎

"Pasar domestik kita besar," sambung SBY.

SBY mengungkapkan berbagai alasan ini untuk menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Indonesia bergabung dengan kerja sama dagang TPP. Jokowi menyampaikan hal itu saat kunjungan kerja  di Washington, Senin (26/10) lalu. ‎

Keputusan Jokowi ini kemudian dibanding-bandingkan dengan SBY yang sepanjang pemerintahannya menolak ajakan untuk bergabung ke TPP.

‎TPP merupakan pakta perdagangan beranggotakan 12 negara.‎ Menurut klaim para anggotanya, TPP  akan memotong hambatan perdagangan dan harmonisasi standar di seluruh 12 negara pantai Pasifik, termasuk Australia dan Jepang, yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan sebesar 28 triliun dolar AS.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya