Keputusan DPR menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 39 triliun yang diajukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menyuntik sejumlah BUMN dalam APBN 2016 dinilai tepat.
‎"Logikanya, BUMN sebagai lembaga profit mestinya bisa mencari dana sendiri, bukan malah menggerogoti keuangan Negara," ujar Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/11).
‎Para profesional yang diberi amanah memimpin BUMN, sebut Sya'roni, mestinya berpikir kreatif untuk mencari dana sendiri.‎ Bukan mengemis dana dari APBN.
"Mereka sudah digaji sangat tinggi bahkan banyak yang bergaji melebihi gaji presiden, seharusnya menunjukkan kinerja yang bagus sehingga bisa menarik investor untuk menanamkan modalnya,‎" imbuh Sya'roni.
‎Menurut Sya'roni, tugas BUMN adalah menyetor dividen kepada negara, bukan meminta subsidi.
‎"Yang berhak mendapatkan subsidi adalah rakyat miskin. S‎angat tidak pantas Menteri BUMN mengajukan "dana subsidi" untuk BUMN sementara subsidi untuk rakyat miskin dikurangi," papar Sya'roni.
Sya'roni mencontohkan bagaimana pemerintah mengurangi subsidi energi. Bila tahun ini masih dianggarkan Rp 138 triliun, tahun depan subsidi energi dipangkas menjadi Rp 121 triliun atau turun sebesar 14%.
‎"Agar PMN tidak menjadi polemik kembali di kemudian hari, sudah saatnya Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memecat Rini Soemarno dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. ‎Presiden Jokowi bisa mengganti Rini Soemarno dengan figur yang lebih profesional dan yang tidak memiliki hobby meminta "subsidi" kepada negara," demikian kata Sya'roni.‎
[dem]
