FSP BUMN Bersatu Dukung Banggar Watch Laporkan Mafia Anggaran ke KPK

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendukung langkah Banggar Watch melaporkan nama-nama anggota DPR yang diduga menjadi mafia anggaran ke aparat penegak hukum.

"Kami sangat mendukung langkah-langkah Banggar Watch membuka semua aktor-aktor di DPR yang terlibat dalam praktek praktek mafia anggaran. Kami akan memperluas dukungan pada Banggar Watch untuk bersama-sama sejumlah LSM, serikat buruh, ormas dan tokoh-tokoh agama untuk mendukung KPK dan Polri menangkap para mafia anggaran," ujar Wakil Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Widodo Tri Sektianto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (27/10).

Banggar Watch sebelumnya mengklaim mengantongi 28 nama anggota DPR yang diduga bermain anggaran dalam penyusunan APBN 2016. Direktur Eksekutive Banggar Watch, Fahmi Hafel mengatakan akan melaporkan nama-nama anggota dewan tersebut ke KPK.

RAPBN 2016 yang akan banyak dijebol oleh para mafia anggaran di DPR, sebut Fahmi, jumlahnya tidak tanggung-tanggung yakni berkisar Rp 1042,6 triliun. Anggaran yang jadi bancakan terdiri dari sektor infrastruktur, pendidkan, kesehatan, transmigrasi, proyek pembangkit listrik, pengadaan alat-alat pertanian dan pupuk  serta migas.

Fahmi mengungkap anggota DPR yang menjadi kordinator lapangan (korlap) pembahasan anggaran berasal dari semua fraksi di DPR. Inisial mereka yakni ANS, AK, MN, RJKI, dan RBAE (Golkar);  RIZ, BH, WiZ, dan IBPS (Gerindra); INR dan ID (PPP); OLD, NS, SHN, dan WK (PDIP);

Lalu HABA dan SKT (PKS);  DUJ dan EZA (Demokrat);  HCC dan BN (PKB); HJJ, IRS, dan ANQ (PAN); AT, ESR, dan RC (Nasdem); serta DYL (Hanura).[dem]