Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara terkait dugaan keterlibatan Jaksa Agung HM. Prasetyo dalam perkara suap penanganan korupsi dana Bantuan Sosial Pemprov Sumatera Utara.
Dia pun menanggapi desakan mundur ataupun pencopotan mantan politisi Partai Nasdem tersebut.
"Ya, kalau soal copot mencopot itu hak prerogatif Presiden Joko Widodo," singkatnya kepada redaksi, Minggu (25/10).
Namun, Prabowo berpesan bahwa dalam hal penegakan hukum jangan sampai terkontaminasi oleh unsur politik.
"Jadi, sebagai pejabat negara seperti Jaksa Agung tentunya harus amanah, profesional dan bertanggung jawab," katanya.
"Jangan ada kepentingan ego sektoral dalam penegakan hukum," tegas mantan capres Pemilu 2014 itu.
Diketahui, nama Prasetyo disebut bersamaan dengan ditetapkannya mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pada sidang kasus bansos di Pengadilan Tipikor Jakarta, 17 September lalu.
Sidang membeberkan pembicaraan antara Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti. Seorang staf Gatot yang bernama Mustafa juga terlibat pembicaraan tersebut.
Mustafa mengungkapkan bahwa Gatot ingin agar kasus dugaan terjadinya bansos yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut dilimpahkan ke Kejaksaan Agung karena Korps Adhyaksa sedang dipimpin Prasetyo selaku mantan kader Nasdem.
Pembicaraan pada 1 Juli 2015 terungkap bahwa Evy menyampaikan kepada Mustafa agar kasus itu dibawa ke Kejaksaan Agung.
Kasus bansos sendiri dilaporkan oleh anak buah Wakil Gubernur Sumut yang juga Ketua DPW Nasdem Sumut Teuku Erry Nuradi. Gatot yang tidak gembira dengan laporan itu kemudian meminta diadakan islah di kantor DPP Nasdem di Jakarta pada Mei 2015. Pertemuan turut dihadiri mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis dan Ketua Umum Surya Paloh.
[wah]
