Berita

Pertahanan

Perlu Ada SOP Perlindungan untuk Mencegah Jatuhnya Korban Terorisme

JUMAT, 23 OKTOBER 2015 | 01:56 WIB

Selain program-program pencegahan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), juga harus ada Standard Operational Procedure (SOP) Perlindungan, baik bagi korban maupun fasilitas-fasilitas yang ada.

Korban Bom JW Marriot yang juga Ketua Asosiasi Korban Bom Indonesia (ASKOBI), Tony Soemarno, menjelaskan SOP Perlindungan itu mutlak harus ada dan implementasinya benar-benar dilaksanakan.

"Jelas itu akan sangat berguna untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan aksi terorisme. Kalau kerangka dan Undang-Undang sudah ada ditambah SOP yang sudah bagus, tapi implementasinya tidak bagus, itu sama saja bohong. Yang penting bila SOP ini sudah ada, implementasinya juga harus bagus," tegasnya Kamis (22/10).


Pasalnya, dia mengungkapkan bahwa aksi terorisme itu sangat brutal dan tidak berperikemanusiaan. Ia berharap dengan adanya SOP Perlindungan baik di lingkungan kantor pemerintahan, tempat wisata, mall, dan lainnya yang tengah digodok oleh BNPT ini, kedepan, tidak ada lagi orang yang mengalami nasib sama dengan dia dan sekitar 600-an anggota ASKOBI di Indonesia.

Secara pribadi, Tony merasa ngeri dengan berbagai hal yang menyangkut terorisme. Untuk itulah, dia selalu mendukung upaya-upaya preventif dalam mencegah aksi terorisme juga upaya perlindungan yang telah dilakukan BNPT.

Seperti pelaksanaan Focus Group Discussion (FGG) sosialisasi pembuatan SOP Keamanan dan Destinasi Wisata yang telah digelar Subdirektorat Keamanan Lingkungan Direktorat Perlindungan Deputi I BNPT di Hotel Sahati, Jakarta, 21-22 Oktober. Kegiatan itu menghadirkan pakar kriminologi, TNI, Polri, serta Lembaga Kementerian Terkait, dan beberapa mitra lainnya.

Sementara itu Direktur Perlindungan Deputi I BNPT Brigjen Pol Drs H Herwan Chaidir menambahkan, aksi terorisme ini bisa saja terjadi dimana saja. Tapi dari pengamatannya, tempat wisata menjadi salah satu target dari pelaku terorisme seperti Bom Bali 1 dan 2, juga beberapa tempat wisata lainnya.

"Untuk itulah SOP Perlindungan, khususnya destinasi wisata ini memang perlu segera dirumuskan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat," tandasnya. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya