Hari Santri, Resolusi Jihad yang Ditelorkan Kiai Hasyim harus Dikontekstualisasikan

Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional membuktikan Presiden Joko Widodo mengakui peran santri yang digawangi Nahdlatul Ulama dalam mencetuskan Resolusi Jihad sebagai embrio perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar penetapan Hari Santri Nasional (HSN) oleh pemerintah Jokowi benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mengangkat derajat para santri dan membangkitkan peran santri yang selama ini dikaburkan oleh sejarah.

Karena selama ini, sejarah tidak pernah mencatat peran santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

"Dengan adanya HSN ini juga sekaligus menjadi pengakuan dan pelurusan sejarah tentang peran santri terhadap kemerdekaan Indonesia," ungkap Menteri Marwan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/10).

Namun diingatkan, resolusi jihad yang ditelorkan dari pemikiran Kiai Hasyim pada 22 Oktober 1945 lalu tersebut harus dikontekstualisasikan dengan era saat ini.

Alasannya, dia menjelaskan, Resolusi Jihad dulu untuk melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Saat ini, Resolusi Jihad bisa dimaknai dengan membangun Indonesia dari desa-desa.

Apalagi, santri yang dimaknai sebagai pelajar yang menempa pendidikan di pondok pesantren, didominasi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, Santri harus turut serta berjuang untuk mensejahterakan dan mengawal pembangunan masyarakat desa.

"Pondok pesantren mayoritas berada di desa, oleh karena itu saya menilai santri sudah sangat akrab dan mengenal dengan sosiologi masyarakat pedesaan," demikian Menteri Marwan yang juga pernah 'nyantri' di salah satu pondok pesatren di Jawa Tengah tersebut. [zul]