Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai jika asumsi makro yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 tidak realistis dan cenderung mengada-ada.
Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, dalam RAPBN 2016, pemerintah masih menetapkan target penerimaan yang tinggi, di tengah lesunya ekonomi dan
dunia usaha. Target penerimaan pajak dan cukai pun dinaikkan, padahal target dalam APBNP 2015 tidak bisa tercapai.
"Tidak realistis, tahun ini saja tidak tercapai. Ngawur itu," kata Enny kepada wartawan di Jakarta.
"Tidak realistis, tahun ini saja tidak tercapai. Ngawur itu," kata Enny kepada wartawan di Jakarta.
Adapun target pendapatan pajak dalam negeri tahun 2016 adalah sebesar Rp1.524.012,7 miliar, meningkat sebesar 5,8 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2015, atau naik sebesar 14,8 persen dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Padahal pada saat yang sama pemerintah mengobral insentif, segala bentuk kemudahan pajak, hingga tax holiday untuk penanaman modal.
"Pajak dalam negeri itu tidak sinkron dengan industri dalam negeri yang sedang butuh relaksasi, tapi ini Pemerintah malah naikan pajaknya. Ini kan kontra produktif. Ini tentu akan sangat memberatkan pengusaha dalam negeri," kata Enny.
Lebih lanjut dia menegaskan jika apa yang diusulkan oleh Pemerintah dalam RAPBN 2016 terbilang tidak berdasarkan pertimbangan yang matang dan komprehensif.
"Tidak bisa begitu, makro ekonomi itu harusnya sebagai panduan untuk stabilisasi. Harus ada pertimbangan yang komprehensif, nah itu jadi acuan. Jangan asal menetapkan. Target inflasi dan penerimaan pajak saja tidak tercapai tahun ini," katanya.
Sementara itu, dari informasi yang dihimpun, pemerintah juga masih berambisi mengeruk rakyat dengan menaikan cukai tujuh persen, di tengah kelesuan industri sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat. Selain memberatkan dunia usaha target ini diyakini tidak tercapai. Dalam perkiraan realisasi tahun 2015, pendapatan cukai ditargetkan mencapai Rp145.739,9 miliar, lebih tinggi 23,4 persen dari realisasinya pada tahun 2014. Sementara realisasi tahun 2015 ini tidak tercapai
.[wid]
