Sangat tidak adil bila publik menghakimi partai politik hanya karena salah seorang kadernya terjerat pidana korupsi.
Demikian disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Hanura, Karna Brata Lesmana.
Di semua partai politik pasti ada oknum yang salah, tapi jangan diartikan partainya. Kalau menganggap partainya enggak baik, itu tidak fair," kata Karna kepada wartawan, Senin (19/10).
Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa hal wajar jika ada partai yang tersandung kasus hukum. Tetapi ia keberatan jika partai tempat kader bermasalah dicap sebagai sarang kesalahan.
"Jadi, wajar di semua partai pasti ada yang enggak beres. Tapi dalam hal ini pemerintahan tak bermain,†jelasnya.
Dicontohkannya beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik. Salah satu yang cukup menghebohkan, kasus putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab dipanggil Ibas. Dalam persidangan terpidana Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor, mantan Sekjen DPP Demokrat itu pernah disebut menerima USD 200.000 sebelum Kongres Partai Demokrat digelar pada akhir Mei 2010, di Bandung, Jawa Barat.
Lebih lanjut Karna berharap agar KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak berkerja berdasarkan titipan. Hal ini akan membuat KPK serampangan dalam menetapkan status tersangka.
"Tapi, jangan sampai status tersangka yang dibikin-bikin. Jika dibuat-buat, ini politis. Harus berdasarkan objektif dan fakta yang ada. Kalau memang bukti kuat silakan dilanjutkan," katanya.
[ald]
