Pemuda Muhammadiyah menyesalkan lemahnya kemampuan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani kebakaran hutan dan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Bahkan akar masalah kabut asap, yakni pembakaran hutan oleh korporasi besar terkesan kompromis.
"Pemerintah tidak berani menindak tegas koorporasi-koorporasi besar yang rata-rata adalah pelaku pembakaran hutan tersebut," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, (Kamis, 15/10).
Karena itu Pemuda Muhammadiyah mendesak pemerintah menutup dan menghukum koorporasi besar yang Lahannya paling banyak terbakar. Karena ada faktor kesengajaan dilakukan oleh koorporasi besar tersebut membuka lahan dengan cara pembakaran demi melakukan penghematan dan menghindari biaya besar.
"Namun mengorbankan jutaan masyarakat di Sumatera dan Kalimantan," urai ekonom yang juga dosen Untirta Serang, Banten ini.
Lebih jauh dia menjelaskan, pandangan too big to fail atas nama menjaga iklim investasi dan kompromi dengan koorporasi besar tersebut adalah pandangan pemerintah yang keliru karena mengorbankan hak-hak hidup jutaan masyarakat di Sumatera dan Kalimantan.
Seolah demi investasi dan demi perusahaan-perusahaan besar tersebut masyarakat yang menderita ditempatkan sebagai
collateral damage.
"Ini berbahaya sekali buat kelangsungan NKRI karena mengabaikan hak-hak hidup masyarakat banyak untuk mendapatkan lingkungan dengan udara yang sehat. Oleh sebab itu kami meminta pemerintah menghentikan pandangan seperti ini dan segera menutup dan menghukum koorporasi besar pembakar hutan tersebut," tegasnya.
Terakhir, dia berterimakasih atas bantuan negara-negara sahabat yang terlibat dalam usaha memadamkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.
[zul]
