Berita

Pansus Lapindo II akan Dobrak Kekuatan Besar yang Menghadang Polri

RABU, 14 OKTOBER 2015 | 00:44 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Panitia Khusus Pelindo II sangat penting dibentuk untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang serta penyelewengan anggaran negara di perusahaan pelabuhan milik negara tersebut. Terlebih, Kepolisian sendiri terpental saat melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut karena adanya benturan sangat kuat dari kekuatan salah satu pimpinan di Pelindo II.

Demikian disampaikan anggota Pansus dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi dalam siaran persnya sesaat lalu.

Susunan anggota Pansus Pelindo II sendiri akhirnya disetujui dalam sidang paripurna ke-7 masa persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2015-2016 (Selasa, 13/10) setelah batal ditetapkan pada agenda sidang paripurna sebelumnya,


Karena itu Taufiq berharap kehadiran Pansus bisa mengimbangi kekuatan besar yang menghadang pihak Kepolisian saat menyelidiki kasus. "Dalam menjalankan fungsinya, Pansus akan menyelidiki dan menimbang persoalan ini secara proporsional," ungkapnya.

Anggota DPR dari Dapil Jawa Timur IV ini memaparkan beberapa langkah dan upaya yang akan ditempuh untuk menemukan titik terang kasus Pelindo II. "Tentunya, kita nanti akan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pusaran kasus ini, baik itu saksi maupun tokoh utama dari kasus ini," ungkapnya.

Lebih jauh, Taufiq tak menutup kemungkinan tim ini akan memanggil Komjen Budi Waseso, mantan Kabareskim Polri yang saat ini telah dimutasi menjadi kepala BNN. Mengingat, Budi Waseso pernah menangani dan menyelidiki kasus tersebut.

"Apa pun yang dilakukan tim pansus, akan dipantau masyarakat. Oleh karena itu, kerja pansus ini akan menjadi pertaruhan bagi nama baik lembaga DPR," tegas Taufiq.

Bukan hanya untuk tim Pansus, Taufiq juga mengingatkan seluruh pihak menyikapi kasus ini dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka perbaikan tata kelola BUMN. Sebegitu pentingnya penyelidikan kasus ini, dia menegaskan perlunya kekuatan bersama untuk menghindari upaya sabotaseterhadap kasus ini. Dia membantah anggapan yang menilai pansus ini hanya diarahkan pada individu tertentu.

"Masa pansus yang cukup besar ini hanya untuk mencari gara-gara atau persoalan dengan satu orang. Kita tidak mau melihat dalam konteks itu, namun yang ingin kita lihat apakah BUMN yang cukup besar ini sudah betul dikelola atau tidak, itu saja," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya