Berita

Hukum

SUAP PTUN MEDAN

PPP Maunya KPK Independen dan Periksa Surya Paloh

JUMAT, 09 OKTOBER 2015 | 19:57 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didukung penuh dalam menuntaskan kasus dugaan suap hakim PTUN Medan yang melibatkan pengacara senior, OC Kaligis.

Hal itu diutarakan oleh Ketua DPP PPP kubu Djan faridz, Ghozali Harahap saat dikontak, Jumat (9/10).‎

"Apa yang KPK lakukan harus kita dukung penuh dan tidak ada hambatan-hambatan psikologis maupun struktural," jelas dia.‎

Gozali menduga, ‎dua kasus berbeda yakni kasus suap hakim PTUN Medan dan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumut, tidak lepas dari kepentingan Partai Nasdem. Apalagi, dalam sidang kasus suap hakim PTUN Medan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, beberapa nama petinggi Nasdem turut disebut-sebut.

"Bisa saja diatasnya ada yang diendorse Nasdem, seperti di Kejagung, Prasetyo kan dari Nasdem juga. Disini, kita harus dukung KPK. Publik harus dukung penegak hukum agar tidak ada hambatan psikologis dan struktural itu. Kita dukung penegakan sampai benar-benar tuntas," terangnya.‎

Terlepas dari itu, Ghozali menambahkan, KPK harus berlaku adil dalam penegakan hukum korupsi bagi setiap warga negara. Caranya, independen dan profesional tanpa pandang bulu dalam memberantas korupsi.

"Jangan karena ini diduga melibatkan pengusaha besar, parpol yang sedang naik daun, lalu prosesnya jadi terhambat," demikian Ghozali.

Diketahui, proses lobi-lobi yang diduga untuk mengamankan kasus dana bansos Pemprov Sumut di Kejagung melalui pertemuan di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat. Evi Susanti, istri Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, dalam BAP-nya menyatakan pertemuan antara Ketum Nasdem Surya Paloh, OC Kaligis, Gatot dan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi itu membahas islah Gatot dan Erry.

Sebabnya, pihak Erry disebut-sebut yang melaporkan dugaan korupsi bansos Pemprov Sumut ke Kejagung. Erry, selain menjabat sebagai Wagub merupakan Ketua DPW Nasdem Sumut. Pertemuan di Kantor Nasdem disampaikan Evi sebagai tindaklanjut untuk meminta tolong Surya agar menekan Kejagung yang dipimpin M Prasetyo. Prasetyo sendiri saat diangkat sebagai Kejagung merupakan petinggi Partai Nasdem. [sam]‎

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya