Berita

Politik

Sudirman Said Tak Bisa Seenak Udelnya

JUMAT, 09 OKTOBER 2015 | 15:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

 Menteri ESDM Sudirman Said tidak bisa seenak udelnya mengubah aturan perpanjangan kontrak Freeport dan menentukan teknologi eksplorasi gas alam cair (LNG) Blok Masela di kawasan Maluku, Indonesia Timur.

‎Pesan ini disampaikan Adhie M Massardi, koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta siang ini (Jumat, 9/10).‎

Adhie yang juga senior fellow dari Indonesian Resources Studies (Iress) mengingatkan pemerintahan Jokowi agar tidak main-main dengan sumber daya alam milik seluruh rakyat Indonesia.

‎"Ingat, pemerintahan terdahulu sudah tiga kali gagal mengelola berkah dari Tuhan. Seharusnya berkah itu dijadikan sarana untuk menyejahterakan rakyat Indonesia sampai kiamat. Tapi semua itu hanya mimpi belaka. Dinikmati sepenuhnya oleh bangsa asing yang menyuap para penguasa kita," katanya.

‎"Hutan yang maha luas dan perawan dibabat habis. Rakyat hanya kebagian banjir, longsor dan asap yang menyesakkan dada. Jutaan barel minyak disedot habis. Rakyat tak dapat apa-apa kecuali skandal korupsi yang tak pernah terselesaikan. Mineral dan batubara juga hanya jadi kisah sukses para penguasa menumpuk harta. Rakyat, lagi-lagi, tetap dalam kondisi melarat," kata Adhie lagi.
‎
"Kini simpanan gas berjuta-juta meter kubik di Blok Masela, oleh Menteri ESDM Sudirman Said mau dilepas begitu saja kepada pihak asing, dengan mengesampingkan nasib bangsa Indinesia, khususnya saudara-saudara kita di kawasan Maluku, yang kaya sumber daya alam tapi ketidakadilan pemerintahan membuat mereka jadi hidup di kawasan termiskin di negeri ini!"‎

Jubir presiden Gus Dur ini mengingatkan kepada Presiden Jokowi, bahwa menurut konstitusi, seluruh kekayaan alam bangsa Indonesia itu dikuasai negara. Representasi negara itu bukan pemerintah semata, apalagi Sudirman Said yang hanya menteri.

‎"Representasi negara menurut Konstitusi UUD 1945 adalah eksekutif dan legislatif, yang dipilih rakyat melalui pemilu. Itu sebabnya UU yang mengatur warga negara harus disepakati oleh pemerintah dan legislatif (DPR). Makanya, tidak boleh dibiarkan Menteri ESDM Sudirman Said keblinger dengan mengubah segala aturan mengenai SDA/SDM kita," tegas Adhie.

‎Penyair Negeri Para Bedebah ini melihat indikasi korupsi di balik rencana dan keputusan MenESDM Sudirman Said dalam mengelola sumber daya mineral bangsa Indonesia.

‎"Saya menduga Sudirman Said tahu dirinya bakal terhempas gelombang kedua reshuffle kabinet. Makanya semua dikebut menjelang November, bulan badai bagi para menteri tak becus di kabinet Jokowi," pungkas Adhie Massardi.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya