Berita

indriyanto seno adji/net

Hukum

Indriyanto Bantah Keras Omongan Fahri Hamzah

JUMAT, 09 OKTOBER 2015 | 12:33 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (Plt KPK), Indriyanto Seno Adji kembali menegaskan sikap KPK yang menolak revisi UU KPK.

Hal itu ditegaskan Indriyanto menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah bahwa pimpinan KPK setuju atas revisi tersebut.

"Kemarin kan sudah tegas (menolak revisi UU KPK)," kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (9/10).


Indriyanto menambahkan, semua pimpinan KPK menolak semua isi draft revisi karena dinilai membatasi kewenangan dan melemahkan lembaga antirasuah itu dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

"Jawaban (pimpinan lain) sama seperti saya (menolak revisi UU KPK)," tegas Indriyanto.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklaim jika pimpinan KPK datang ke DPR untuk meminta dan menyetujui revisi UU KPK. Fahri juga menyebut jika pimpinan KPK menganggap UU yang ada saat ini terlalu 'liar'.

"Pimpinan KPK yang baru datang ke kami. Mereka bilang UU ini liar. Ada satu pimpinan KPK bahkan yang bilang ini UU 'jahiliyah'. Masuklah dalam prolegnas prioritas. Atas dasar itulah. pimpinan dewan berkonsultasi dengan Presiden saat itu," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/10).

Oleh sebab itu, Fahri menilai revisi UU KPK justru membuat KPK lebih kuat dalam menjalankan fungsinya dan terhindar dari masalah yang kerap menimpa para pemimpinnya terdahulu.

"Masak Cicak VS Buaya I, Cicak VS Buaya II, nggak bikin kita terbuka. Mari melangkah," tukasnya.[wid]




Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya