Jelang setahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, hampir tidak ada capaian yang memuaskan publik. Persoalan ekonomi dan asap bahkan sampai saat ini belum terselesaikan.
Karena itu muncul dugaan bahwa usulan revisi UU KPK yang dimotori PDI Perjuangan sebenarnya untuk menaikkan popularitas Jokowi.
Bagaimana caranya?
"Sepertinya partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ingin memerankan Jokowi sebagai pahlawan kesiangan pada akhir wacana perubahan UU KPK seperti waktu yang lalu," jelas pengamat politik, Jajat Nurjaman, dalam siaran persnya (Kamis, 8/10).
"Jika pemerintah menolak, maka akan menaikan popularitas Jokowi yang sudah terjun bebas," sambungnya.
Meski begitu dia tidak menampik adanya kemungkinan sebaliknya. Yaitu pemerintah menyetujui usulan revisi UU KPK tersebut. Bila demikian, maka rencana PDIP untuk mengebiri KPK telah berhasil.
"Kasus korupsi yang terjadi umumnya dilakukan oleh kader partai politik, bahkan PDIP masih tercatat sebagai partai terkorup. Jadi wajar jika PDIP menjadi inisiator perubahan UU KPK, karena memang sejak awal PDIP terlihat sangat alergi terhadap KPK," ungkapnya.
Kalau disetujui, pemerintah akan dihadapkan masalah yang lebih besar yaitu rakyat. Karena hingga saat ini dukungan bagi KPK dari rakyat tidak dapat dianggap sebelah mata.
"Melihat hasil kinerja KPK yang cukup gemilang dalam memberantas korupsi, sangat wajar jika KPK mendapat dukungan besar dari rakyat. Rakyat menilai peran dari KPK masih sangat diperlukannya peran KPK," tutup Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) ini.
Usulan revisi UU KPK tersebut diajukan oleh sejumlah anggota DPR lintas fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat plus Golkar. Tapi di antara partai pengusul, PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura, politikus partai banteng paling banyak.
Sementara empat fraksi, PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN menolak usulan revisi UU KPK tersebut.
[zul]
