Berita

ilustrasi/net

Hukum

REVISI UNDANG UNDANG

DPR Jangan Main-main dengan Pemberantasan Korupsi!

RABU, 07 OKTOBER 2015 | 23:38 WIB | LAPORAN:

Rencana DPR RI merevisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapatkan kritik keras dari banyak kalangan.

Bagi Direktur Eksekutif Indonesia Struggle Institute, Ichie Siregar, revisi UU KPK bukan untuk pelemahan, namun harus untuk penguatan.

"Hentikan pelemahan KPK. KPK itu harus dijadikan lembaga yang kuat dan permanen, dan harus dimasukkan di dalam kontitusi (UUD 1945)," ujar Ichie saat berbincang dengan wartawan, Rabu (7/10).


Dia berharap, DPR tidak main-main dalam pemberantasan korupsi. Soal mengkoreksi kinerja KPK itu soal lain. Soal pimpinan KPK yang diduga melanggar hukum, itu soal lain.

"Jangan karena pimpinan atau pegawai KPK yang berbuat kesalahan, justru KPK-nya yang mau dilemahkan, dipreteli kewenangannya, dibatasi masa keberadaannya," tegas Ichie.

Menurutnya, Korupsi akan lebih cepat menghancurkan negara dan bangsa ini tanpa keberadaan lembaga yang khusus membidangi pemberantasan korupsi. Keberadaan KPK dengan kewenangan yang besar mutlak dan penuntutan dan pencegahan harus seimbang.

"KPK juga harus mengkoreksi diri dan terus meningkatkan kualitas dan menjaga keindependenan dirinya. Jangan main-main juga dengan pemberantasan korupsi. Jangan berpolitik. Sikap dan cara-cara pimpinan KPK sebelumnya hendaknya tidak ditiru oleh pimpinan KPK ke depan," terangnya.

"Pimpinan KPK sebagai penegak hukum harus lebih bersikap sebagai negarawan sejati, tidak berburu pencitraan untuk kepentingan seolah-seolah sebagai negarawan," tambahnya. [sam]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya