Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan identitas elektronik (e-KTP).
Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi S. P mengatakan, hingga kini pihaknya masih melakukan cek fisik pengadaan barang program e-KTP.
"Kalau e-KTP kami sedang harus cek fisik. Hari ini sama sepekan, dua pekan akan dilakukan cek fisik," katanya di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (6/10).
Johan menjelaskan, fokus utama penyidikan masih terkait penghitungan kerugian negara. Termasuk melalui cek fisik yang dilakukan.
Dia mengaku belum tahu hitung-hitungan sementara jumlah kerugian negara dalam pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri itu.
"Kalau dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), coba nanti saya cek," ujar Johan.
KPK sendiri baru menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka pada 22 April 2014 lalu atas kasus ini. Dia bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan e-KTP.
Pengadaan teknologi informasi dalam proyek senilai Rp 6 triliun ini dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,12 triliun. KPK menilai proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian dari sisi teknologi yang dijanjikan dalam kontrak tender dengan di lapangan.
Atas perbuatannya, Sugiharto dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP.
Beberapa pihak sempat dipanggil dalam pengusutan kasua itu. Pada 15 September kemarin, KPK menggali keterangan dari Business Development Manager PT Hewlett-Packard Indonesia Habib Mohamad.
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sempat menyebut politisi Partai Golkar Setya Novanto yang juga ketua DPR RI terlibat dalam kasus itu. Namun, Setya belum pernah dimintai keterangan hingga sekarang oleh KPK.
[wid]
