Saat ini Dewan Perwakilan Daerah diberi kewenangan mengajukan dan membahas RUU sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi belum mencerminkan DPD mempunyai fungsi legislasi yang utuh.
Karena selain terbatas kepada RUU yang hanya terkait daerah saja, DPD tidak punya hak menolak atau menyetujui sebuah RUU menjadi UU. (Baca: 11 Tahun Berkiprah tapi DPD Belum Begitu Dikenal Publik, Ini Sebabnya)
"Fungsi legislasi harus dilihat secara utuh yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah RUU menjadi undang-undang, dan DPD tidak punya itu," ungkap Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris dalam siaran persnya, (Kamis, 1/10).
"Maaf saja, bagi saya, amandemen UUD 1945 selama ini sangat bias kepentingan DPR. Padahal, salah satu semangat amandemen konstitusi adalah untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam menciptakan keadilan distribusi kekuasaan. Salah satu implementasinya itu, penguatan DPD agar maksimal mengartikulasi politik daerah pada setiap proses pembuatan keputusan di tingkat nasional," sambung Fahira.
Apalagi, dia menambahkan, anggota DPD punya kedekatan emosional dengan konstituennya. Menurutnya, memperoleh kursi di DPD lebih sulit karena setiap anggota DPD harus sudah punya basis massa yang kuat dan mengakar di masyarakat provinsi yang mereka wakili yang dibuktikan dengan ‘restu’ langsung dari rakyat lewat KTP dan tanda tangan dukungan jika mau mencalonkan diri.
"Semakin besar penduduk provinsi yang diwakili, semakin banyak dukungan yang harus dipenuhi. Berbeda dengan anggota DPR yang hanya perlu dapat restu partai untuk dapat maju dalam pemilu," ucapnya.
Oleh kerena itu, dia menegaskan, sudah saatnya DPD dikuatkan. Makanya, DPD akan terus mendorong dilakukan amandemen kelima UUD 1945. "Prioritasnya (amandemen) bukan hanya untuk penguatan DPD, tetapi juga penguatan sistem presidensial, dan penguatan sistem otonomi daerah," tandasnya.
[zul]
