Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki ‎keberangkatan para petinggi parlemen ke Arab Saudi. Mereka diduga menerima gratifikasi dari Raja Arab Saudi berupa pembiayaan akomodasi dan fasilitas-fasilitas lainnya selama di Saudi. Apalagi para petinggi DPR juga mengikutsertakan istri mereka.‎
Permintaan itu disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ‎ Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gemak) saat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/10).‎
Adapun para petinggi DPR itu adalah Setya Novanto, Fadli Zon, dan juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini dan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Nurhayati Assegaf. Mereka kesana atas undangan Kerajaan Arab Saudi.
‎"Jika semua pembiayaan tiket transportasi, akomodasi termasuk fasilitas-fasilitas lainnya dibiayai oleh Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz seperti yang dikatakan oleh Nurul Arifin (staf ahli Ketua DPR RI), maka Ketua DPR RI dan beserta rombongan dapat dikenakan tindak pidana korupsi berupa bentuk gratifikasi," kata Zulmukti humas aksi, dalam orasinya.
‎Oleh karena itu, mereka meminta KPK untuk segera mengusut kasus tersebut. Mahasiswa juga siap mendukung KPK untuk pro aktif menyelidiki dan mengusut dugaan penerimaan gratifikasi para pimpinan DPR dan rombongan.
‎"Termasuk kehadiran Ketua DPR RI Setya Novanto dan wakil ketua DPR RI Fadli Zon dalam kampanye Donald Trump di Amerika Serikat yang difasilitasi oleh pengusaha Hari Tanoe untuk kepentingan bisnisnya. Tentu pertemuan ini bukan lah acara makan siang gratis," tandasnya.
‎Dalam aksi tersebut, mahasiswa yang merupakan perwakilan dari Jakarta, Bogor, Banten dan Yogyakarta itu juga sempat menyerahkan laporan dugaan gratifikasi pimpinan DPR tersebut ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Pihak KPK menerima laporan untuk kemudian ditindaklanjuti.
‎"Untuk itu kami meminta dengan tegas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut hal ini. kami tidak ingin Parlemen Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang mudah disuap, apalagi Pimpinan DPR bergelar Haji ABIDIN alias naik haji dari Anggaran Biaya Dinas yang selama ini marak menjadi budaya para pejabat baik di pusat maupun di daerah. Apalagi penyelenggaraan haji tahun ini sangat buruk di Arab Saudi sana, jangan-jangan ini jadi uang tutup mulut buat mereka," tandasnya.
‎Aksi berlangsung sekitar satu jam sebelum akhirnya mahasiswa membubarkan diri setelah bertemu bagian pengaduan masyarakat di KPK.Mereka mengancam akan kembali lagi ke KPK jika dugaan gratifikasi haji Setnov cs ini tidak ditindaklanjuti.
‎[sam]
