. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tegas membantah sudah akan memanggil Ketua Umum Partai Nasden
"Saya membantah dengan tegas bahwa rumor yang beredar selama ini bahwa KPK akan memanggil Pak Surya Paloh. Itu tidak benar, sampai hari ini tidak ada pemanggilan," kata Wakil Ketua KPK, Johan Budi, usai melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional di halaman Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta (Kamis, 1/10).
Johan melanjutkan, hal tersebut hanya isu belaka. Buktinya hingga saat ini belum ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk diperiksa di lembaga antirasuah sebab belum dibutuhkan.
"Sampai hari ini tidak ada pemanggilan. Karena dari kemarin kami ditanya, saya tidak tahu itu rumor dari mana soal pemanggilan. Sampai hari ini tidak diperlukan keterangan Pak Surya Paloh. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada pemanggilan itu," tukasnya.
Disinggung mengenai pemeriksaan Sekjen Partai Nasdem, Rio Capella yang sempat diperikaa oleh penyidik KPK, Johan berdalil bahwa pemeriksaan tersebut bukan karena jabatan Rio melainkan untuk dimintai keterangan mengenai kasus di Medan yang menjerat Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho beserta istri dan rekan satu partainya Otto Cornelia Kaligis.
"Kalau Pak Rio Capella pernah memang diperiksa sebagai saksi dan itu bukan karena jabatan yang bersangkutan tapi karena Pak Rionya sendiri dimintai keterangannya sebagai saksi kasus yang di Medan," pungkasnya.
Pernyataan Johan berbeda dengan Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji. Johan mementahkan pernyataan Indriyanto yang mengatakan hingga saat ini KPK terus melakukan pendalaman untuk mencari tahu ada tidaknya keterkaitan pertemuan antara Gatot dan Surya Paloh dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Bahkan menurut dia pendalaman yang dilakukan tidak hanya pada keterkaitan pertemuan tersebut dengan kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan saja, melainkan juga dengan dugaan suap interpelasi yang pun tengah ditangani KPK.
"Kami masih periksa silang diantara para saksi untuk menentukan ada tidaknya keterkaitan suap, interpelasi, dengan apa latar belakang pertemuan tersebut," ucap Indriyanto.
[ysa]
