Tim pengawas haji DPR RI mendesak pemerintah RI untuk meminta penjelasan pada otoritas Saudi terkait kronologi musibah Mina. Pasalnya, hingga saat ini kronologi terkait musibah tersebut masih simpang siur.
Tim Pengawas Haji yang juga Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan jika tidak diungkap secara jelas dikhawatirkan akan ditafsirkan secara berbeda. Akibatnya, ada kecendrungan beberapa pihak yang menjadikannya sebagai komoditas politik di tingkat internasional.
"Sejauh ini kita menerima laporan bahwa ada 7000 kamera yang dipasang oleh otoritas Saudi di hampir semua tempat penyelenggaraan ibadah haji termasuk di jalan Al-'Arab 204. Kebetulan saya sudah mencari informasi dari berbagai sumber berita dari media internasional. Banyak media yang mengkonfirmasi keberadaan kamera CCTV tersebut," kata Saleh yang masih berada di Mekkah, kepada Kantor Berita Politik RMOL.
Menurut Saleh, pelacakan terhadap kronologi peristiwa Mina sangat penting karena hal itu dapat menyelesaikan perdebatan dan kesimpang-siuran atas apa yang terhadi. Selain itu, kronologi dapat dijadikan sebagai catatan kritis untuk memperbaiki pelayanan haji di tahun-tahun mendatang.
Di lain hal, kata Saleh meningatkan, Pemerintah Indonesia punya hak untuk ikut melakukan investigasi terhadap kronologis musibah tersebut. Pasalnya, jemaah haji Indonesia adalah terbesar di dunia yang menunaikan haji di tanah suci.
Selain itu, jemaah haji Indonesia termasuk jemaah yang banyak menjadi korban dalam peristiwa itu. Tentu, pemerintah Indonesia perlu menjelaskan peristiwa itu secara terbuka pada keluarga korban dan masyarakat secara luas.
"Pemerintah kita tidak boleh hanya mengatakan bahwa ini takdir dari Allah. Lebih dari itu, pemerintah perlu menyampaikan apa sesungguhnya yang terjadi. Sebab, tugas negara adalah melindungi segenap warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri," demikian Saleh yang anggota Fraksi PAN.
[dem]
