Komisi Hukum DPR meminta kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan Salim Kancil, petani petolak tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Salim dibunuh dengan keji; disetrum dan digergaji.
"Saya berharap Polda Jatim dapat membentuk tim khusus dan bisa melibatkan Komnas HAM dalam mengusut kasus ini, sampai pada pengungkapan aktor intelektual di balik konflik yang terjadi selama ini," ungkap anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil.
Nasir berharap tragedi kemanusiaan seperti yang dialami Salim tidak terulang kembali. Nasir mengatakan pihaknya bersama Komisi III DPR RI akan memantau perkembangan kasus ini.
"Komisi III tentu akan memantau dan mengawasi langkah apa yang akan dilakukan Polri serta memperhitungkan berapa lama Polri sanggup mengungkap dalang di balik tragedi ini," tegas Nasir.
Sabtu (26/9), Salim dijemput paksa dari rumahnya di Selok Awar-Awar saat menggedong cucunya yang baru berusia 5 tahun. karena panik, dia lantas menaruh cucunya di lantai.
Puluhan massa langsung menangkap dan mengikat kedua tangan Salim. Korban dipukuli dengan kayu dan batu. Tak puas, korban dibawa ke balai desa dengan cara diseret. Jarak rumah korban dengan balai desa sejauh 2 km. Di balai desa, selain dipukuli dan di gergaji lehernya, Salim disetrum selama setengah jam.
Keberingasan penyerang terus berlanjut. Salim dibawa ke makam desa. Korban diminta berdiri dengan tangan terikat dan diangkat ke atas. Massa membacok perut Salim sebanyak tiga kali namun tidak menimbulkan luka sama sekali. Kemudian kepala korban dikepruk pakai batu dan mengakibatkan korban meninggal dalam posisi telungkup.
Di saat hampir bersamaan sekelompok orang menganiaya rekan Salim, Tosan. Korban dijemput paksa di rumahnya setelah menyebarkan selebaran berisi penolakan penambangan ilegal di desanya. Tosan dipukul dengan pentungan kayu, clurit, pacul dan batu. Hingga kemarin korban masih kritis dan dirawat di rumah sakit.
Menurut Nasir, kasus ini menambah deret panjang kasus kekerasan yang dialami petani dalam kasus pertambangan. Dia pun mempertanyakan kinerja Polri selama ini.
Lebih lanjut Nasir menyayangkan lambatnya respon aparat penegak hukum dalam menangani dugaan kekerasan yang diduga sudah dimulai sejak 10 September lalu.
"Konflik dan ancaman pembunuhan terhadap sejumlah aktivis di sekitar wilayah tambang itu sudah cukup lama, kenapa polisi baru bergerak setelah ada korban?" demikian Nasir.
[dem]
