RMOL. Puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Tangerang Selatan (KAMTAS) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (29/9). Mereka melakukan aksi ini karena menganggap Kota Tangsel sudah lama dikuasai oleh dinasti koruptor.
"Apatisme ini menjadikan Airin Rachmi Dyani (Wali Kota Tangsel) jadi leluasa menggunakan kekuasaanya untuk membangun dinasti koruptor," ujar koordinator aksi, Muflih dalam orasinya.
Dia tekankan, dinasti koruptor pada Airin terlihat jelas. Apalagi, bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang merupakan kakak ipar Airin telah mendekam di penjara. Begitu juga suaminya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Keduanya sama-sama sudah berstatus terpidana kasus suap Pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi.
"Lantas apa lagi yang ditunggu KPK selain segera mengusut dinasti koruptor ini secara tuntas?," kata Muflih
Belum lagi, lanjut dia, Airin diduga turut menerima dana Tunjangan Hari Raya (THR) seperti yang diutarakan terdakwa kasus dugaan korupsi alkes RSUD Tangsel 2012, Dadang Prijatna.
Pada sidang Dadang di Pengadilan Tipikor Serang, 1 September 2015 lalu, saksi bernama Dadang yang juga Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Tangsel menyebut Airin juga ditengarai turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
"Kasus korupsi alkes RSUD Tangsel telah merugikan negara Rp 23 miliar. Mirisnya lagi, Dadang Prijatna ini merupakan tangan kanan Wawan, suaminya Airin," tambah Muflih.
Atas dasar itu, KPK harus segara turun tangan terhadap permasalahan di Tangsel ini. Terutama permasalahan korupsi di Tangsel. Ia juga mendesak KPK segera menangkap Airin karena dugaan keterlibatan dan penerimaan THR dari kasus dugaan keterlibatan dan penerimaan THR dari kasus dugaan korupsi alkes RSUD Tangsel.
"Kami menuntut KPK berani memutus mata rantai dinasti koruptor di Tangsel. Kami juga menuntut KPK segera menindaklanjuti pernyataan Dadang M Epid yang menyebut Airin menerima THR dan terlibat dalam kasus alkes RSUD Tangsel. Kami juga menuntut KPK melakukan transparansi informasi terkait bukti-bukti keterlibatan Airin dalam kasus alkes RSUD Tangsel," demikian Muflih.
[sam]
