Berita

Percepat Identifikasi Jemaah, Timwas DPR Desak Pemerintah Kirim Tenaga Ahli

SELASA, 29 SEPTEMBER 2015 | 03:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tenaga ahli Indonesia dalam bidang pengindentifikasian korban insiden Mina yang saat ini ada di Arab Saudi sangat minim. Sementara, jumlah jamaah haji yang menjadi korban dari seluruh dunia mencapai 1107 orang.

Karena itu Tim Pengawas Haji DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan tenaga ahli dalam rangka mempercepat proses identifikasi para jamaah haji Indonesia yang korban tragedi Mina.

"Pengiriman tenaga ahli itu menjadi penting seiring dengan nota diplomatik yang dikirimkan pemerintah. Untuk apa kita mengirim nota diplomatik untuk membuka akses dalam identifikasi kalau tenaga ahli yang bisa melakukan tugas itu kurang?" ungkap Wakil Ketua Timwas Haji DPR RI, Saleh P. Daulay dalam pesan singkatnya (Senin, 28/9).

Sejauh ini, petugas yang melakukan identifikasi masih mengandalkan aparat TNI dan petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas. Agar proses identifikasi bisa lebih cepat, dibutuhkan tambahan tenaga ahli. Lagi pula, petugas yang sekarang ada di sana juga kemungkinan sudah terlalu capek karena bertugas siang dan malam.

Selain itu, penambahan tenaga ahli juga menjadi penting seiring dengan pernyataan Menteri Agama bahwa masih ada 5 kontainer lagi jamaah yang belum diidentifikasi. Padahal, waktu terus berjalan. Dikhawatirkan, jenazah korban akan sulit diidentifikasi bila terlalu lama melakukan tindakan.

"Walaupun disimpan di lemari es, tetap akan ada perubahan dalam jasadnya. Hanya tenaga yang betul-betul ahli yang bisa mengerjakan tugas berat seperti itu," ucap Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Apalagi, petugas-petugas yang melakukan identifikasi saat ini masih memiliki tugas rutin lain dalam melayani jamaah. Faktanya, gelombang kedua jamaah haji reguler Indonesia baru akan bertolak ke Madinah pada tanggal 3 Oktober yang akan datang.

"Tentu persiapan terhadap mobilisasi jamaah menuju Madinah perlu dimatangkan. Dengan demikian, proses identifikasi korban tidak mengganggu tugas lain yang juga harus dikerjakan," demikian Saleh. [zul]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Warganet Beberkan Kejanggalan Kampus Raffi Ahmad Peroleh Gelar Doktor Kehormatan

Senin, 30 September 2024 | 05:26

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

UPDATE

10 Tahun Rezim Jokowi Dapat 3 Rapor Biru, 1 Rapor Merah

Kamis, 10 Oktober 2024 | 18:05

Konflik Geopolitik Global Berpotensi Picu Kerugian Ekonomi Dunia hingga Rp227 Ribu Triliun

Kamis, 10 Oktober 2024 | 18:04

Arzeti Minta Korban Pencabulan di Panti Asuhan Darussalam Annur Dapat Pendampingan Psikologis

Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:58

KPK Sita Agunan dan Sertifikat dalam Kasus Korupsi BPR Bank Jepara Artha

Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:42

Gerindra Bakal Bangun Oposisi untuk Kontrol Parpol Koalisi?

Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:28

Imigrasi Tangkap Buronan Interpol Asal China di Bali

Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:28

Hari Ini, Andi Arief Terbang ke India untuk Transplantasi Hati

Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:23

Prabowo Hadiri Forum Sinergitas Legislator PKB, Diteriaki "Presiden Kita Berkah"

Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:11

Akomodir Menteri Jokowi, Prabowo Ingin Transisi Tanpa Gejolak

Kamis, 10 Oktober 2024 | 16:59

Prabowo Tak Akan Frontal Geser Jokowi

Kamis, 10 Oktober 2024 | 16:44

Selengkapnya